Penulis : umsidaj4y4 March 15, 2019 / Berita

UMSIDA.AC.ID – Peringati Hari Pers Nasional (HPN) 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo gelar Seminar Nasional dengan tema “Membedah Hukum Media” di Studio Theater UMSIDA Kampus 1 Lt. 5 (Parking Center) pada Kamis, (14/03). Kegiatan tersebut mengundang beberapa pembicara , yakni Ketua Dewan Kehormatan PWI Profinsi Jawa Timur Djoko Tetuko,M.Si , Asisten pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Didik F.Alisyahdi,S.H,M.H, Praktisi Media Imawan Mashuri, komisioner Dewan Pers Hendry C. Bangun, Dosen UMSIDA Ahmad Riyadh U.B.,Ph.D, Dosen UMSIDA Poppy Febriana, M.Med.Kom. Kegiatan ini dihadiri oleh 130 Mahasiswa Umsida dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Umsida.

Kegiatan tersebut dibuka dengan sambutan DRS.Hidayatulloh, M.SI selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan H.Akhmad Munir selaku ketua PWI provinsi Jawa Timur serta dilanjutkan dengan penanda tanganan memorandum of understanding (MOU).

Dihadapan ratusan mahasiswa Umsida, pemateri memaparkan berbagai pengaruh sosial dan hukum yang timbul di masyarakat dengan berkembangnya tehnologi digital ini.
Ahmad Riyadh menjelaskan hukum media terbagi menjadi 2, yaitu hukum media pers dan hukum media non pers.
“hukum media pers adalah hukum yang mengatur manusia mengunakan media dalanm mengkomunikasikan gagasan dan karya jurnalistiknya. Sedangkan hukum non pers, merupakan aturan tentang hak dan kewajiban setiap orang yang menggunakan media dalam bentuk apapun dalam mengkomunikasikan gagasan dan karyanya diluar jurnalistik.” ujar dosen hukum tersebut.

Riyadh menambahkan, produk pers akan tunduk sama UU Pers dan Kode etik jurnalistik, namun jika non pers yang menjadi rujukan adalah UU ITE, UU Penyiaran, UU HAM, UU SPPA, UU Perlindungan anak dan UU Pornografi. Dengan demikian, perlu adanya sikap bijak dalam penggunaan media sosial atau akan terjerat kasus hukum.

Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Riyadh juga membagikan 3 buku tulisannya kepada seluruh peserta secara Cuma-Cuma. Ketiga buku tersebut antara lain, pengantar hukum media massa, hukum media massa, dan hukum komunikasi massa. (eva/elnika)

Related Post