Penulis : umsidaj4y4 May 15, 2018 / Berita

UMSIDA.AC.ID– Pendidikan politik memiliki peranan yang besar terhadap kesadaran masyarakat dalam memiliki sikap aktif terhadap proses demokrasi partisipatif, salah satunya pemilu. Melalui pemilu, dalam skala lokus kecil (baca: kampus), para akademisis atau mahasiswa diharapkan memiliki kesadaran rasional dan aktif dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Hal itulah yang ditangkap oleh Pusat Studi Kebijakan Publik  (PSKP) dan Prodi Administrasi Publik yang bekerja sama dengan HIMAPIC serta dukungan dari pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan transformasi pendidikan politik bagi pemilih muda.

Acara yang bertajuk Sosialisasi Tatap Muka (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018) dan Seminar Nasional dengan tema, “Pendidikan Politik Mahasiswa: Transformasi Pengetahuan Pemilu Menuju Partisipasi Pemula Rasional”, dengan lancar diadakan di Aula Kampus 4 UMSIDA dan dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai Prodi sebanyak 260 mahasiswa. Rangkaian acara tersebut dibuka dengan sambutan Dekan FISIP UMSIDA, Dr. Totok Wahyu Abadi, M.Si. Dalam sambutannya beliau berujar bahwa dalam memaksimalkan hak pilih kita di momentum pesta demokrasi ini, sebagai mahasiswa harusnya mampu melihat sosok calon secara utuh. Maksudnya adalah tidak melulu kepada istilah like and dislike¸ tetapi lebih bagaimana platform gerakannya, visi misi, latar belakang, dan lain sebagainya. Di akhir sambutannya, beliau menitipkan pesan kepada para mahasiswa untuk menghilangkan sikap apatis terhadap persoalan bangsa, karena jika ini yang terjadi kepada para mahasiswa, maka konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur  hanya jadi bingkai yang sifatnya ilusi belaka.

Prosesi inti di acara tersebut adalah seminar nasional yang digawangi oleh tiga pembicara, Abdilah Adi, SE (Komisioner KPUD Sidoarjo), Jasmuri, S.Kom (Aktivis Muda Sidoarjo), dan Lailul Mursyidah, M.AP (Sekretaris Umum PSKP Umsida & Kaprodi AP FISIP UMSIDA). Dalam paparannya, Abdillah Adi menjelaskan bahwa sistem demokrasi hari ini sudah menjadi konsensus nasional yang harus dipatuhi oleh warga negara Indonesia. Beliau juga menjelaskan bahwa hak konstitusi linier dengan hak pilih dari warga negara Indonesia. Sehingga nantinya diharapkan ada peran aktif dari mahasiswa yang kebanyakan adalah pemilih pemula untuk betul-betul memaksimalkan hak pilihnya secara maksimal. Sementara itu, Jasmuri lebih menjelaskan tentang logika pemilu yang harus dipahami bersama oleh para mahasiswa. Setiap kejadian yang terjadi di negeri ini, misalnya kemiskinan, tingginya angka pengangguran, mahalnya harga bahan pangan, serta carut marutnya pendidikan tidak lain karena kebanyakan dari kita bersikap apatis, acuh tak acuh, bahkan cenderung merasa buta terhadap politik. Beliau juga menjelaskan tentang memilih pemimpin yang bagaimana dan siapa, dan kita sebagai mahasiswa harus bersikap seperti apa. Karena menurut hemat beliau, “proses pemilu merupakan pintu awal bagi kemakmuran atau kesengsaraan terhadap suatu wilayah, jika kita masih merem dan tidak melihat calon-calon yang bertarung di arena pilkada secara utuh. Dan jangan harap sikap kita yang diam ini akan mampu merubah situasi dan kondisi pemerintahan menjadi lebih baik dan sejahtera”.

Paparan terakhir disampaikan oleh Lailul yang lebih menyoroti tentang bagaimana proses demokrasi dan pemilu secara teoritis dari kacamata akademisi. Beliau juga menambahkan bahwa 30% keterwakilan perempuan di negeri ini belum bisa dijalankan secara maksimal, karena perempuan masih dianggap sebagai the second place, yang wilayahnya hanya berada di private sphere. Dengan kata lain, belum ada ruang yang terbuka lebar bagi perempuan untuk memaksimalkan potensi dan perannya di wilayah publik.

Di sesi terahir dilakukan tanya jawab dan dialog mahasiwa dengan pemateri serta ada sebuah moment dimana mahasiswa UMSIDA berkeyakinan dan memiliki kemauan untuk sadar dalam menolak menjadi pemilih apatis di moment Pilkada kali ini. (Fajar/MZF)

Related Post