Umsida.ac.id – Hari ini, (4/9/2025) Pimpinan DPR RI menggelar rapat bersama terkait pembahasan 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan para aktivis, influencer, dan masyarakat yang telah melakukan aksi selama 25-31 Agustus lalu.
Lihat juga: Jika Pilkada Dipilih DPRD, Apa Dampaknya?
Pada Rabu, (3/9/2025), para perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas menemui pimpinan DPR RI untuk menyampaikan isu dan 17+8 tuntutan yang telah disimpulkan.
Tuntutan rakyat ini merupakan rangkuman dari berbagai tuntutan masyarakat, seperti tuntutan 7 hari Salsa Erwina Hutagalun, Jerome Polin, dan Cheryl Marella.
Lalu dari desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasi oleh YLBHI, siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice UI.
Selain itu, ada pula tuntutan demo buruh tanggal 28 Agustus 2025 dan 12 tuntutan rakyat menuju reformasi di Change.org yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan.
Berbagai tuntutan tersebut dirumuskan oleh para publik figur dan influencer seperti Salsa Erwina Hutagalung, Fathia Izzati, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Andhyta Firselly Utami, dan Jerome Polin.
Makna Dibalik 17+8 Tuntutan Rakyat
Tuntutan tersebut memiliki makna yang mendalam atas aksi yang berlangsung dengan latar belakang warna hitam.
Tulisan “17+8 Tuntutan Rakyat” berwarna brave pink yang melambangkan keberanian perempuan.
Saat aksi pada Kamis, (28/8/2025) di depan komplek Parlemen Senayan, seorang ibu memakai hijab merah muda yang hanya menggunakan sebuah bilah bambu yang diberi sehelai bendera merah putih, berdiri dengan beraninya di hadapan aparat.
Warna pink dari jilbab itulah yang menjadi simbol yang ramai digunakan dalam tuntutan ini.
Lalu tulisan Transparansi, Reformasi, Empati berwarna hero green yang berasal dari berita yang tragis nan duka.
Warna tersebut dipilih sebagai tanda penghormatan untuk Affan Kurniawan, seorang driver ojek online yang tewas dilindas rantis Brimob di kawasan Pejompongan di hari yang sama.
Sejak rumusan tersebut diunggah di berbagai media sosial pada 1 September 2025, para warganet beramai-ramai menyebarkannya dan terus gencar agar tuntutan tersebut sampai dan dibahas oleh DPR RI.
Ada dua bagian yang terdapat dalam tuntutan 17+8. Yang pertama adalah 17 Tuntutan Rakyat dalam satu minggu dan 8 Tuntutan Rakyat dalam satu tahun.
17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu
Berikut 17 yang diberikan kepada DPR RI untuk dituntaskan dalam waktu satu minggu yang terhitung hingga 5 September 2025:
Tugas Presiden Prabowo
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Bekukan kenaikan gaji tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
- Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
Tugas Ketua Umum Partai Politik
- Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
Tugas Kepolisian Republik Indonesia
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
- Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia 11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
Tugas Tentara Nasional Indonesia
- Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
- Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
- Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun
Selain tuntutan jangka pendek yang dibatasi hanya satu minggu untuk dibahas oleh DPR, ada pula 8 tuntutan rakyat yang harus bisa diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun, yakni hingga 31 Agustus 2026 yakni:
- Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
- Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.
- Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
- Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
- Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
- TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
- Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
Lihat juga: Umsida Bersama Aliansi Mahasiswa Suarakan Aspirasi Tanpa Anarki
- Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan Tinjau serius kebijakan proyek strategis nasional (PSN) dan prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Cipta Kerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.
Penulis: Romadhona S.
