[:id]FGD (Focus Group Discussion) koordinasi dan penyamaan persepsi monitoring dan evaluasi yang digelar INOVASI-Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, ahad (16/6/19) ini bertujuan menjelaskan pola monev program INOVAS-Muhammadiyah literasi yang akan dilakukan, pengoordinasian semua hal yang berhubungan dengan monev, serta penyamaan informasi aspek penilaian pada aspirasi terhadap monitoring literasi di sekolah Dasar Muhammadiyah.
Hal itu disampaikan Ketua Program INOVASI-Muhammadiyah Untuk Literasi Kelas Awal, Enik Setyawati, MPd, saat membuka acara FGD yang dilaksanakan di ruang rapat Gedung A Kampus Sidowayah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA). Acara ini dihadiri empat belas Kepala Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar Muhammadiyah dari empat kabupaten di Jawa Timur yakni Trenggalek, Ngawi, Jember, dan Sidoarjo.
Dalam acara ini, peserta FGD diberi kesempatan bertanya seputar permasalahan yang mereka alami. Pertanyaan yang muncul diantaranya banyaknya sekolah yang mengalami masalah rolling atau rotasi guru yang mengikuti FGD. Ketika itu terjadi maka akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Untuk menghadapi hal itulah kenapa kami mengundang seluruh kepala sekolah yang terlibat dalam kegiatan ini karena terkait kebijakan. Agar tidak berseberangan dengan kebijakan dan komitmen bersama dalam program yang berlangsung,” ujar koordinator M&E Muhlasin Amrullah S Ud M Pd I.
Masalah kedua terkait PPDB yakni pembatasan siswa dalam rombel yang telah ditetapkan pusat. Banyak sekolah yang kebingungan bagaimana mengatasi permasalahan banyaknya siswa yang mendaftar meski kuota dinyatakan penuh. Masalah lain diungkapkan salah satu kepala sekolah daerah Ngawi terhadap kurangnya sosialisasi mengenai aturan baru yang berlaku, sehingga mempertanyakan apakah seharusnya dilakukan back up kembali.
Dra Delmenita memberikan jawaban bahwa sebenarnya sudah ada sosialisasi, kemungkinan penyebab kurang terserapnya informasi karena sosialisasi dilakukan keseluruhan bukan di masing-masing daerah. Padahal tiap daerah memiliki aturan yang berbeda.
“Sebenarnya kami berharap aturan seperti itu diberlakukan untuk negeri saja karena negeri berlomba-lomba menarik siswa sampai yang swasta kesulitan mencari peserta didik. Tapi ternyata diberlakukan untuk seluruh sekolah negeri maupun swasta,” jelas Dra Delmenita. (Lintang)[:en]
This was conveyed by the Chairman of the Innovation-Muhammadiyah Program For Early Class Literacy, Enik Setyawati, MPd, when opening the FGD event held in the meeting room of Building A, Sidowayah Campus, Muhammadiyah University, Sidoarjo (UMSIDA). The event was attended by fourteen Principals of the Muhammadiyah Elementary Education Level from four districts in East Java namely Trenggalek, Ngawi, Jember, and Sidoarjo.
In this event, FGD participants were given the opportunity to ask about their problems. The question that arises is the number of schools that experience rolling problems or rotation of teachers who take part in the FGD. When that happens it will have an impact on the implementation of these activities.
“To deal with this is why we invited all school principals involved in this activity because of the policy. In order not to contradict the policies and joint commitments in the ongoing program, “said M & E Muhlasin coordinator Amrullah S Ud M Pd I.
The second problem related to PPDB is the limitation of students in the centrally arranged class. Many schools are confused how to overcome the problem of the many students who register even though the quota is declared full. Another problem was expressed by one of the Ngawi regional school principals on the lack of socialization regarding the new rules that were in effect, so they questioned whether backing should be done.
Dra Delmenita gave an answer that in fact there had been socialization, the possibility of the lack of absorption of information was because the socialization was carried out entirely not in each region. Though each region has different rules.
“Actually, we hope that such regulations will be applied to the country alone because the country is competing to attract students until the private sector has difficulty finding students. But it turns out that it applies to all public and private schools, “explained Dra Delmenita. (Lintang)
[:]
