Dalam Program Gerakan Literasi Sekolah Dasar Muhammadiyah Jawa Timur, ini Masalah yang Dihadapi.

Penulis : umsidaj4y4 June 18, 2019 / Berita

FGD (Focus Group Discussion) koordinasi dan penyamaan persepsi monitoring dan evaluasi yang digelar INOVASI-Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, ahad (16/6/19) ini bertujuan menjelaskan pola monev program INOVAS-Muhammadiyah literasi yang akan dilakukan, pengoordinasian semua hal yang berhubungan dengan monev, serta penyamaan informasi aspek penilaian pada aspirasi terhadap monitoring literasi di sekolah Dasar Muhammadiyah.

Hal itu disampaikan Ketua Program INOVASI-Muhammadiyah Untuk Literasi Kelas Awal, Enik Setyawati, MPd, saat membuka acara FGD yang dilaksanakan di ruang rapat Gedung A Kampus Sidowayah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA). Acara ini dihadiri empat belas Kepala Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar Muhammadiyah dari empat kabupaten di Jawa Timur yakni Trenggalek, Ngawi, Jember, dan Sidoarjo.

Dalam acara ini, peserta FGD diberi kesempatan bertanya seputar permasalahan yang mereka alami. Pertanyaan yang muncul diantaranya banyaknya sekolah yang mengalami masalah rolling atau rotasi guru yang mengikuti FGD. Ketika itu terjadi maka akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Untuk menghadapi hal itulah kenapa kami mengundang seluruh kepala sekolah yang terlibat dalam kegiatan ini karena terkait kebijakan. Agar tidak berseberangan dengan kebijakan dan komitmen bersama dalam program yang berlangsung,” ujar koordinator M&E Muhlasin Amrullah S Ud M Pd I.

Masalah kedua terkait PPDB yakni pembatasan siswa dalam rombel yang telah ditetapkan pusat. Banyak sekolah yang kebingungan bagaimana mengatasi permasalahan banyaknya siswa yang mendaftar meski kuota dinyatakan penuh. Masalah lain diungkapkan salah satu kepala sekolah daerah Ngawi terhadap kurangnya sosialisasi mengenai aturan baru yang berlaku, sehingga mempertanyakan apakah seharusnya dilakukan back up kembali.

Dra Delmenita memberikan jawaban bahwa sebenarnya sudah ada sosialisasi, kemungkinan penyebab kurang terserapnya informasi karena sosialisasi dilakukan keseluruhan bukan di masing-masing daerah. Padahal tiap daerah memiliki aturan yang berbeda.

“Sebenarnya kami berharap aturan seperti itu diberlakukan untuk negeri saja karena negeri berlomba-lomba menarik siswa sampai yang swasta kesulitan mencari peserta didik. Tapi ternyata diberlakukan untuk seluruh sekolah negeri maupun swasta,” jelas Dra Delmenita. (Lintang)

Related Post