ormas kelola tambang

Dosen Ahli Umsida: Lebih Baik Tambang Dikelola Investor daripada Ormas

Umsida.ac.id – Presiden Joko Widodo telah memberikan izin kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang mineral dan batu bara. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 25 tahun 2024 yang diberlakukan mulai tanggal 30 Mei 2024.

Tercatat ada empat ormas keagamaan yang menolak izin tambang ini. Mereka adalah Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Sementara Muhammadiyah masih mengukur diri dan tak ingin terburu-buru.

Lihat juga: Inovasi Kursi Roda Elektrik untuk Wirausaha Penderita Cerebral Palsy

Dilansir dari laman bbc.com (12/06/2024), Presiden Jokowi memang pernah menjanjikan konvensi pertambangan mineral dan batu bara kepada generasi muda Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 2021. Alasannya agar mereka dapat menggerakkan gerbong-gerbong ekonomi kecil. Namun aturan tersebut banyak menuai kritik dari berbagai pihak karena dirasa ada motif politik tertentu yang dapat menimbulkan konflik, terutama dampak buruk kerusakan lingkungan akibat kegiatan itu.

Menanggapi kebijakan tersebut, salah satu  dosen ahli Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Dr Prantasi Harmi Tjahjanti SSi MT mengatakan bahwa kebijakan tersebut bisa saja berdampak buruk bagi alam apalagi jika dikelola oleh orang yang bukan ahli di bidangnya.

Harus dikelola oleh ahli
ormas kelola tambang
Ilustrasi: Unsplash

Ia menanggapi hal ini berdasarkan hadits Bukhari 6015 yang berbunyi “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan? ‘ Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.”

Dosen yang akrab disapa Dr Tasi ini mengatakan, “Jika memang ingin mengelola, maka yang harus dikerahkan adalah pakar pertambangan atau geologi. Dan mengambil hasil bumi tersebut tidaklah instan, belum tahap pemurniannya. Lalu, diolah lagi dan dicampur dengan bahan lain, tahapnya cukup panjang,”.

Dr Tasi mengaku tidak setuju dengan kebijakan izin tambang ini. Menurutnya, banyak kebijakan lain (pendidikan, kesehatan, atau umat) yang bisa diserahkan kepada ormas keagamaan. Sebelum mengesahkan kebijakan, sebisa mungkin dipikir kembali akan dampaknya.

Terlebih, Dosen prodi teknik mesin tersebut menjelaskan tentang pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

“Maksud saya, negara jangan langsung lepas tangan hanya karena dikritik. Seperti kasus ini yang menurut saya negara lepas tangan soal pertambangan kepada ormas keagamaan. Nanti jika ada kesalahan, yang kena batunya adalah ormas itu sendiri,” tutur Dr Tasi.

Ia sendiri sebagai warga Muhammadiyah tidak setuju dan tak rela jika Muhammadiyah disalahkan hanya karena pengelolaan tambang tersebut tidak benar. Sebenarnya itu wewenang negara.

Bagaimana agar pengelolaan tambang tidak merusak?
ormas kelola tambang
Ilustrasi: Unsplash

“Aturannya itu jangan dikelola ke ormas, tetapi pemerintah betul-betul turun tangan. Mungkin dengan investor atau apapun yang memang dia profesional. Itu harus ada kesepakatan pembagian seperti pajak yang bisa diberikan ke Pemda, jangan sampai ke perorangan,” ucapnya.

Lihat juga: Simak 3 Kiat Mahasiswa Teknik Mesin Untuk Juarai Lomba KTI Nasional 2023

Dr Tasi juga khawatir dengan ormas yang diberi izin. Karena bagaimanapun juga, ormas itu terdapat satu nama yang diajukan sebagai direksi dan sejenisnya. Jadi ia menyarankan agar urusan ini tetap dikelola negara. Baru kemudian ada win-win solution, misal pajaknya disalurkan pemda kepada rakyat, lalu ormas juga diberi tambahan dana. Karena ormas bisa dijadikan sebagai pengawas, bukan pengelola.

Jika dikelola ormas, harus ada studi kelayakan

Studi kelayakan sangat penting dilakukan jika memang ormas ingin mengelola hasil bumi itu. Bahkan di negara-negara maju, mereka sangat berhati-hati untuk penambangan karena dampaknya ke lingkungan. Di negara tersebut, izinnya tidak semudah menggali wilayah yang potensial saja, tidak seperti di Indonesia. Apalagi jika tambang Indonesia dikuasai asing yang lebih mampu.

Dosen lulusan S3 ITS itu melanjutkan, “Harusnya syarat izin tambang diperketat dan dikelola oleh orang Indonesia saja. Pemerintah tidak memberikan kebijakan kepada para profesional, terlebih anak bangsa dan akademisi dari bidangnya,”.

Keberadaan batu bara
ormas kelola tambang
Ilustrasi: Unsplash

Setelah ada kebijakan pemberhentian tambang batu bara, para ahli dan peneliti konversi energi dan material seperti Dr Tasi, membuat inovasi bahan bakar alternatif. Kebijakan izin tambang untuk ormas membuatnya berpikir bahwa pemerintah belum bisa membuat kebijakan dan saklek dan utuh.

Seharusnya, penambangan batu bara ini memang harus dihentikan, tidak boleh diutak-atik lagi. Atau tambang lain pun harus dikelola oleh orang yang ahli.

“Saya juga merupakan seseorang yang ada di bidang minerba pun merasa belum menguasai secara penuh tentang pertambangan, apalagi diserahkan ke orang yang bukan dari bidangnya. Dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 disebutkan bahwa izin usaha pertambangan itu adalah untuk pengolahan pemurniannya. Jadi tak hanya dikeruk saja, tapi diolah dulu, dan itu ada ilmu tersendiri,” ujarnya.

Lihat juga: BMKG Prediksi Kemarau Panjang, Pakar Umsida Jelaskan Dampaknya

Apalagi, lanjutnya, batu bara adalah fosil yang merupakan SDA yang tidak bisa diperbarui. Padahal menurutnya, pemerintah pernah membuat kebijakan agar tambang batu bara harus “dihentikan” karena jumlahnya yang terbatas. Malah muncul kebijakan baru yang membuat potensi batu bara digali “besar-besaran”.

“Tidak gampang menciptakan seorang ahli, belum lagi tentang perizinannya. Takutnya nanti ormas tersebut tidak menjalankan wewenangnya dan melempar ke orang lain seperti makelar. Dua atau tiga tahun nanti potensi tambang bisa rusak dan menyalahkan ormas,” pungkas Dr Tasi.

Penulis: Romadhona S.

Berita Terkini

program KKN internasional
4 Pesan Warek 3 Umsida Saat Lepas Mahasiswa KKN Internasional dan MAS
July 18, 2024By
Edukasi UMKM Pentingnya HPP dan Fintech
Edukasi UMKM Pentingnya HPP dan Fintech
July 18, 2024By
Mahasiswa Umsida Explore Budaya dan Sejarah Thailand
Mahasiswa Umsida Explore Budaya dan Sejarah Thailand
July 17, 2024By
Umsida Beri Pelatihan Strategi Bisnis Kepada 30 Pelaku UMKM
Umsida Beri Pelatihan Strategi Bisnis Kepada 30 Pelaku UMKM
July 15, 2024By
PIPA Umsida di Kongres PPII 2024
Ikuti Kongres PPII, PIPA Umsida Siapkan Science Education Journal Sinta 2
July 15, 2024By
KKN-T Dimulai, Warek 1 Beri 3 Amanah Penting
KKN-T Dimulai, Warek 1 Umsida Beri 3 Amanah Penting!
July 14, 2024By
447 Mahasiswa KKN-T Siap Mengabdi di Desa dan Ranting
447 Mahasiswa KKN-T Siap Mengabdi di Desa dan Ranting
July 13, 2024By
Umsida dan BPS Sidoarjo
Tindak Lanjut Pojok Statistik, BPS Sidoarjo dan Umsida Perpanjang Kerja Sama
July 12, 2024By

Riset & Inovasi

PPK Ormawa desa Sawohan
Tim PPK Ormawa Umsida Siap Mengabdi di Desa Sawohan
July 6, 2024By
FGD pembelajaran digital
FGD P3D Teknik Elektro: Nantinya, E-Learning Tak Hanya Berbentuk PPT Saja
July 4, 2024By
riset tentang bunga Bougenville
Tim PKM Umsida Olah Bunga Bougenville Jadi Sumber Antioksidan dan Pewarna Alami
June 27, 2024By
olahan kulit pisang dan umbi ganyong
Tim PKM Umsida Olah Kulit Pisang dan Umbi Ganyong Sebagai Pengganti Tepung
June 26, 2024By
prostitusi online
Prostitusi Online, Apa Karena Budaya Barat? Ini Kata Studi
May 26, 2024By

Prestasi

briket cangkang kelapa sawit
Olah Limbah Cangkang Kelapa Sawit, Mahasiswa Umsida Juara 2 Lomba Nasional
July 17, 2024By
IMEI Umsida
Rektor Umsida Sambut Hangat Kepulangan Sang Juara, Ini Pesannya
July 16, 2024By
IMEI Umsida juara 1
Tim IMEI Umsida Juara 1 Shell Eco Marathon, Kalahkan 30 Kampus Top Dunia
July 8, 2024By
PPK Ormawa Umsida
15 Mahasiswa PPK Ormawa Umsida Buat Saung Sinau di Desa Pelosok Sidoarjo
June 2, 2024By
Milad PWMU.CO
Raih Juara 3 AUM dengan Berita Terbanyak, Umsida Semakin Giat Menulis
May 19, 2024By