Umsida.ac.id – Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (LHKP PWM Jatim) resmi menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) untuk menyelenggarakan podcast bertemakan literasi kebijakan publik.
Lihat juga: LKBH Umsida 5 Pakar Tanggapi Kontroversi RUU KUHAP dan UU Lainnya
Acara penandatanganan kerjasama ini berlangsung di kampus Umsida, Sidoarjo, Rabu (21/5/2025).
Kerjasama ini bertujuan meningkatkan literasi politik dan pemahaman kebijakan publik di masyarakat melalui media podcast yang dikelola oleh LHKP dengan dukungan fasilitas dari Umsida.
Kerja sama ini terjalin perdana yang berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
Podcast menjadi salah satu cara modern yang dapat menjangkau khalayak luas, khususnya generasi muda, untuk menyampaikan informasi penting tentang kebijakan publik dan literasi politik.
Namun, kerja sama ini tak hanya berhenti di rentang waktu tersebut dan hanya di bidang podcast saja, tapi juga bisa merambah ke bidang lain yang lebih produktif, luas, serta bisa memperpanjang kerja sama.
Peran Umsida dan LHKP PWM Jatim dalam Podcast Literasi Kebijakan Publik
Dr Kumara Adji Kusuma SFilI CIFP, Kepala Sekretariat Umsida, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dan kritis dalam memahami kebijakan publik.
“LHKP PWM Jatim berinisiatif untuk membuat kegiatan podcast dengan tema tersebut untuk menyampaikan informasi kepada publik,” kata Dr Adji.
Kemudian, imbuhnya, Umsida berkontribusi berupa fasilitas dan Sumber Daya Manusia untuk memproduksi podcast.
Saat produksi konten, LHKP menyediakan ruang bagi Umsida untuk mengenalkan kampusnya lebih luas.
Kemudian, LHKP menyediakan host pembicara ahli dari kalangan politisi, ekonomi, maupun bidang lainnya untuk membahas isu lokal dan nasional.
“Dengan dukungan teknologi dan sumber daya manusia, kami berharap podcast ini dapat menjadi medium efektif untuk edukasi dan dialog publik tentang politik, ekonomi, budaya, dan topik lainnya yang sesuai dengan concern di LHKP PWM Jatim,” terangnya.
Ia juga berharap kerja sama ini bisa menguntungkan banyak pihak, terlebih masyarakat sehingga ada literasi terkait berbagai isu.
3 Alasan Kebijakan Publik Jadi Isu Podcast
Lebih lanjut, Muhammad Mirdasy SIP, Ketua LHKP PWM Jawa Timur, menambahkan bahwa terdapat tiga alasan penting tentang kolaborasi dengan kampus pencerah ini.
“Yang pertama, di era digital ini terus mengemuka. Suka atau tidak, kita harus mengikutinya. Sebenarnya kami sudah memiliki beberapa media online yang ternyata tidak cukup. Kami membutuhkan media audio visual,” jelas Mirdasy.
Kedua, lanjutnya, SDM di LHKP dan Umsida cukup memadai untuk membuat media berupa audio visual.
Oleh karena itu, kekuatan dari kedua pihak ini disatukan dalam podcast literasi kebijakan publik.
Alasan lain terbentuknya podcast ini adalah semua hal yang berbau politik atau kasus-kasus masih tabu.
“Kita ingin memperbanyak khasanah pada platform digital lainnya terutama berbentuk audio visual karena saat ini masyarakat mayoritas lebih mudah mendengar dan melihat daripada menulis,” terangnya.
Lantas ia mengingatkan bahwa Muhammadiyah adalah lembaga pencerahan atas situasi di masyarakat yang membuat kolaborasi ini sangat diperlukan.
Lihat juga: Kumpulkan Para Pakar Hukum di Indonesia, Bukti Luasnya Jejaring Umsida
“Terima kasih atas respon positif Umsida dalam kerja sama ini,” tutupnya.
Penulis: Romadhona S.
