Umsida.ac.id – Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen mengatakan bahwa pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun 2025 meningkat dibanding tahun lalu.
Per April 2025, tercatat sebanyak 24.036 orang yang sudah terkena PHK. Dari pernyataan tersebut, tentu dampak utamanya adalah melonjaknya angka pengangguran.
Lihat juga: Dosen Umsida Berdayakan Masyarakat Sidoarjo Melalui 4 Program Bank Sampah
Hasil Sakernas menunjukkan adanya peningkatan angka pengangguran di Indonesia per Februari 2025, dengan jumlah 7,28 juta pengangguran.
Pengangguran naik sebesar 0,08 juta atau sekitar 83.450 orang dibandingkan dengan Februari 2024, meningkat sekitar 1 juta orang. 11% dari total populasi.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,76%, sedikit lebih rendah dari 4,82% pada Februari 2024. Pengangguran perempuan menurun dari 4,60% menjadi 4,41%, sementara pengangguran laki-laki meningkat sebesar 0,02 poin persentase.
Dosen Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (AP Umsida), Isna Fitria Agustina SSos MSi mengatakan bahwa kondisi itu merupakan hal yang memprihatinkan dan perlu penanganan serius pemerintah.
Dalam kondisi ekonomi yang efisien sekalipun, akan selalu ada tingkat pengangguran “alami” yang tidak bisa dihilangkan.
Apa Penyebab Banyaknya Pengangguran di Indonesia?
Jumlah PHK tertinggi di Indonesia terjadi selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020, yang berdampak pada 386.877 pekerja.
Jumlahnya menurun pada tahun 2021 dan 2022 tetapi meningkat lagi pada tahun 2023, dengan 77.965 PHK tercatat pada tahun 2024.
Dosen yang akrab disapa Isna itu menjelaskan bahwa ada banyak alasan PHK. Namun penyebab utama diantaranya adalah penutupan perusahaan karena kerugian.
“Kerugian ini juga disebabkan oleh banyak hal. Bisa jadi karena kebijakan yang merugikan baik bagi pengusaha maupun tenaga kerja atau kerugian akibat salah manajemen, relokasi untuk tenaga kerja yang lebih murah, dan tindakan efisiensi yang memerlukan penanganan per kasus dengan berbagai karakteristik mitigasinya,” jelas Isna.
Dari meningkatkan jumlah pengangguran di negara ini, Isna yang merupakan pakar Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberdayaan masyarakat itu memiliki beberapa cara untuk mengatasi kondisi ini.
“Pemberdayaan masyarakat dapat membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan keterampilan, dan membangun ketahanan ekonomi lokal melalui pendekatan berbasis komunitas,” ujarnya.
Solusi Atasi Pengangguran di Indonesia
Secara keseluruhan, imbuh Isna, menanggulangi dampak meningkatnya pengangguran di tengah ketidakpastian ekonomi dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dengan program diantaranya pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, pemberdayaan pemuda, dan kolaborasi lintas sektor.
1. Pelatihan Keterampilan berbasis komunitas
Dalam hal mengurangi pengangguran, program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi yang ditawarkan oleh pemerintah desa dan organisasi masyarakat telah terbukti efektif.
“Misalnya, adanya sekolah perempuan di desa menawarkan pendampingan dan pelatihan ekonomi,” katanya.
Bisa juga dengan pemberdayaan pemuda dengan pelatihan teknis, kewirausahaan, dan pertanian yang mendorong pemuda untuk menjadi wirausahawan dan membuka peluang kerja baru.
2. Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMKM)
Pengembangan UMKM juga merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat.
Ia berkata bahwa pemerintah bisa membantu UMKM dengan meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka dengan memberikan pelatihan, akses modal, dan pendampingan.
Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga membantu UMKM memperoleh modal untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka.
3. Program Pemberdayaan Perempuan
Dosen yang juga pegiat gender dan perlindungan anak itu menjelaskan bahwa membantu perempuan menjadi lebih kuat dengan memberikan bantuan dan pelatihan keterampilan.
Ia menganjurkan agar perempuan menjadi pengusaha mandiri, yang akan meningkatkan pendapatan keluarga dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Misalnya Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan ‘Aisyiyah Sidoarjo yang membuat program ‘Sekolah Wirausaha ‘Aisyiyah’ atau SWA sejak tahun 2019 yang diikuti oleh perempuan sebagai usaha dalam mengangkat perekonomian keluarga,” terang Isna.
4. Kolaborasi antara Pemerintah, Masyarakat, dan Sektor Swasta
Semua elemen masyarakat, pemerintah, dan pihak industri, perlu bekerja sama untuk mengatasi pengangguran dengan pemberdayaan masyarakat.
Bentuk kerjasama tersebut seperti menyediakan pelatihan, akses modal, dan dukungan pasar untuk produk lokal.
“Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan peluang kerja yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan umum,” tutur kepala Lembaga Kerjasama dan Urusan Internasional (LKUI) Umsida itu.
Ia mencontohkan kerja sama Dinas Pangan dan Pertanian dengan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Sidoarjo yang melakukan pendampingan ke masyarakat sasaran melalui pemberian seperangkat alat dan media tanaman hidroponik dan kendang ternak mini untuk diberikan kepada kelompok tersebut.
Cara Menyiapkan SDM yang Adaptif
Lebih lanjut, Isna mengatakan bhawa kerja sama yang erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri sangat penting dalam mengelola SDM untuk era Revolusi Industri 5.0.
Misalnya menjalin kolaborasi dalam riset, pengembangan kurikulum, magang, dan penempatan kerja akan membantu mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Selain keterampilan teknis, pengembangan soft skills seperti komunikasi, kerja tim, dan manajemen konflik menjadi semakin penting dalam lingkungan kerja yang berteknologi tinggi dan global.
Lihat juga: Sebelum ke Masyarakat, Ini 2 Poin yang Harus Dicatat Lulusan dari Warek 1 Umsida
“Perusahaan harus mendorong karyawan untuk berpikir kreatif, memberikan penghargaan atas ide-ide baru, dan menyediakan platform untuk berbagi ide inovatif,” pungkasnya.
Penulis: Romadhona S.
