pakar Umsida tanggapi pelibatan dokter umum

Bagaimana Jika Dokter Umum Menangani Operasi Caesar?

Umsida.ac.id – Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin akan membuat kebijakan baru terkait penanganan operasi caesar. Ia mengungkapkan bahwa dokter umum diperbolehkan menangani operasi dengan metode tersebut.

Lihat juga: Krisis Dokter Gigi dan Rencana Pelibatan Tukang Gigi, Ini Kata Dosen FKG Umsida

Alasan pelibatan dokter umum ini disebut sebagai langkah untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Karena saat ini pelayanan kesehatan di kota dan daerah pedalaman masih berbeda, ia berencana untuk memberikan pelatihan kepada dokter umum untuk melakukan operasi caesar, terlebih di daerah 3T.

Mengaburkan Batas Kewenangan Medis
pelibatan dokter umum dalam operasi caesar1
Ilustrasi: AI

Wakil Dekan FK Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Dr dr Dzulqarnain Andira MH kembali menyuarakan opininya.

Ia menilai bahwa kebijakan kesehatan nasional itu berpotensi mengaburkan batas kewenangan profesi medis.

Rencana ini memang dinilai sebagai bentuk respon terhadap ketimpangan distribusi layanan kesehatan. 

Meski demikian, ia berpendapat bahwa kebijakan ini akan banyak memunculkan kekhawatiran dari kalangan profesional medis terkait persoalan dan kepentingan seperti ini yang tidak bisa disederhanakan hanya dari sisi ketersediaan tenaga.

“Meskipun dalam kondisi darurat, tanpa pelatihan dan sertifikasi yang memadai, hal tersebut dapat menimbulkan risiko hukum dan etika yang serius,” ujar tegas dokter yang aktif menyuarakan pentingnya menjaga integritas profesi kedokteran tersebut. 

Kebijakan itu, katanya, juga dapat membuka celah bagi praktik yang tidak terstandar dan dapat merugikan pasien dan tenaga medis itu sendiri.

Operasi Caesar Wajib Patuhi Kerangka Hukum

Dokter yang juga seorang akademisi di bidang hukum kesehatan itu mengungkapkan bahwa meskipun memahami urgensi kebijakan ini, pelaksanaannya perlu disertai kehati-hatian. 

“Dalam konteks hukum kesehatan, setiap tindakan medis harus didasarkan pada kompetensi yang diakui secara legal dan etis,” terang Dr Dzul.

Ia mengingatkan bahwa tindakan medis besar seperti operasi caesar tidak hanya membutuhkan keterampilan klinis, tetapi juga harus mematuhi kerangka hukum, etika, dan standar profesional yang berlaku secara terstruktur dan ketat.

Lihat Juga :  Lejareh, Minuman Herbal Inovasi KKN T 9 Umsida Bersama Aisyiyah Sidodadi
Resiko Bila Operasi Dilakukan Dokter Umum
pelibatan dokter umum dalam operasi caesar1
Ilustrasi: AI

Dalam pandangannya, pelibatan dokter umum dalam operasi caesar tanpa pelatihan dan sertifikasi yang memadai akan menimbulkan sejumlah risiko. 

“Risiko pertama adalah implikasi hukum bila terjadi komplikasi medis,” tutur dokter lulusan program studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tersebut.

Yang kedua, imbuhnya, kebijakan ini bisa memicu kerancuan batas kewenangan profesi yang berpotensi menurunkan standar pelayanan kesehatan nasional. 

Ketiga, praktik medis yang tidak terstandar yang bisa berdampak pada keselamatan pasien maupun perlindungan hukum bagi tenaga medis itu sendiri.

“Pendekatan ini berpotensi mengaburkan batas-batas kewenangan antara dokter umum dan spesialis, yang selama ini telah diatur dengan jelas dalam sistem pelayanan kesehatan kita,” jelasnya.

Dr Dzul menekankan bahwa pengaburan ini tidak hanya berdampak pada aspek legal, tetapi juga dapat menurunkan standar pelayanan medis secara keseluruhan, bukan semata pada kondisi darurat.

“Pengaburan batas kewenangan ini dapat berdampak pada aspek legal dan menurunkan mutu layanan secara keseluruhan,” terang Dr Dzul.

Situasi pelayanan kesehatan di daerah 3T memang menuntut solusi cepat dan nyata. 

Namun menurut Dr Dzulqarnain, solusi tersebut sebaiknya tidak justru melemahkan sistem yang sudah dibangun dengan dasar profesionalisme dan perlindungan hukum.

Lantas, ia menyarankan bahwa pemerintah sebaiknya bisa lebih berfokus pada kebijakan yang bersifat non-teknis keprofesian, seperti peningkatan distribusi dan insentif bagi tenaga medis spesialis untuk bertugas di daerah 3T. 

“Selain itu, pengembangan sistem rujukan yang efisien dan penggunaan teknologi telemedicine dapat menjadi solusi jangka panjang yang lebih aman dan berkelanjutan,” ujar dokter pakar Ilmu Humaniora Kedokteran itu.

Lihat juga: Prinsip Bioetik dan Medikolegal Jadi Landasan Kuat Uji Klinis Vaksin TBC di Indonesia

Dr Dzul mendorong pemerintah agar mendengarkan suara dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi, institusi pendidikan kedokteran, dan masyarakat, dalam merancang kebijakan yang bersifat jangka panjang.

Penulis: Romadhona S.

Berita Terkini

S2 Ilmu Komunikasi Umsida
S2 Ilmu Komunikasi Umsida Sudah Buka, Siap Cetak Pakar New Media
October 13, 2025By
prodi sains data
Umsida Resmi Buka S1 Sains Data, Siap Buka Peluang Data Analyst
October 11, 2025By
pendampingan korban Ponpes Al Khoziny
Keluarga Korban Ponpes Al Khoziny Panik, Bramasgana Umsida Dampingi 4 Hari
October 4, 2025By
Umsida dan PT Mellcoir Sport Indonesia
Magang di PT Mellcoir Sport Indonesia, Mahasiswa Umsida Ikut Expo UMKM di Jakarta
October 3, 2025By
Bramasgana di Ponpes Al Khoziny
Bramasgana di Ponpes Al Khoziny: Sekitar 60 Korban Masih Tertimbun
October 2, 2025By
Umsida kampus ramah nonmuslim
Jadi Kampus Ramah Latar Belakang Agama, Ini Cerita Malvin dan Keluarga Tentang Umsida
September 3, 2025By
workshop open data Jawa Timur
Open Data Jadi Kunci Analisis Berbasis Bukti dalam Workshop Statistik Sektoral Seri 11
August 25, 2025By
Umsida dan Pemkab Sidoarjo
Pertemuan Umsida dan Pemkab Sidoarjo, Bahas Kolaborasi Strategis dalam Pengembangan Potensi Daerah
August 20, 2025By

Riset & Inovasi

lang and tech
Lang and Tech, Inovasi PBI dan PTI Umsida Tunjang Materi secara Daring
October 19, 2025By
renalmu.com
Aplikasi Renalmu.com, Inovasi Dosen Umsida Dorong Transformasi Digital Pelayanan Hemodialisis di Rumah Sakit
October 17, 2025By
alat pemeriksaan kesehatan digital
Umsida Buat Alat Cek Kesehatan Tanpa Jarum, Mudahkan Pemeriksaan
October 9, 2025By
hibah PTTI dan PISN
Dosen Umsida Raih Hibah PTTI dan PISN 2025, Kenalkan Sidoarjo Melalui Film Dokumenter Budaya
October 7, 2025By
inovasi alat pembakaran sampah tanpa asap 3
Alat Pembakaran Sampah Tanpa Asap, Inovasi Dosen Umsida Tekan Masalah Sampah
September 25, 2025By

Prestasi

Tim fisioterapi Umsida
Tim S1 Fisioterapi Umsida Juara 2 Medical and Health Competition Vol 2 2025
October 21, 2025By
inovasi limbah cangkang kupang 3
Olah Limbah Cangkang Kupang, Mahasiswa TLM Umsida Raih Juara 2 PKP2 PTMA 2025
October 19, 2025By
relawan pajak Umsida
Punya Relawan Pajak Terbanyak 2025, Tax Center Umsida Dapat Penghargaan dari DJP Jatim II
October 18, 2025By
S2 Ilmu Komunikasi Umsida, perguruan tinggi
Umsida Masuk Jajaran Perguruan Tinggi dalam THEs University Impact Rankings 2026
October 15, 2025By
teknik mesin Umsida juara 1 lomba nasional
Teknik Mesin Umsida Raih Juara 1 Lomba Prototype LNT-RBM 2025
October 10, 2025By