Umsida.ac.id – Tantangan kita saat ini tidak hanya Covid-19 yang belum selesai,namun juga bagaimana reformasi birokasi di era disrupsi. Hal ini diucapkan oleh Lailul SAP MAP, kepala Program Studi (Prodi) Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) dalam webinar Catatan Akhir Tahun Umsida, Rabu, (29/12). Acara ini disiarkan secara virtual melalui Zoom meeting dan YouTube LKBH Umsida.
Lailul menyatakan jika fenomena birokasi bukan lagi menjadi rahasia. Salah satu fenomena yang masih ada yaitu lelang jabatan. “Saya beri tanda kutip, supaya kita tahu bahwa dari tingkat daerah hingga tingkat pusat, lelang jabatan ini masih terjadi dan tidak sehat,” ungkapnya.
Konsep sederhana dari lelang jabatan ini ialah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ditambah, masih adanya penyelewengan jabatan pada organisasi pemerintahan, alhasil banyak birokat yang belum bisa menerima perubahan-perubahan yang ada dan malah mengakibatkan adanya bureaucratic dysfunction (disfungsi birokasi). Nantinya malah akan menciptakan tren dimana para pegawai belum bisa menjalankan sebuah birokasi dengan baik, sehingga organisasi kehilangan akal sehat. Dari sinilah alasan mengapa di Indonesia belum bisa menciptakan good governance (pemerintahan yang baik).
Di sisi lain, era disrupsi tidak lepas dari inovasi. Bahkan tercatat jika di tahun 2021, sebanyak 90% penduduk Indonesia sudah menggunakan handphone dan internet. Artinya, peluang masyarakat yang sudah canggih ini mau tidak mau juga harus dimengerti pemerintah untuk mempercepat pencapaian reformasi birokasi. Pemerintah harus bergerak dari past of government (masa lalu pemerintahan) menjadi future of government (masa depan pemerintahan).
Dari delapan arah perubahan reformasi birokasi, ada lima prioritas kerja yang sekarang menjadi fokus kerja dalam pemerintahan kedua Presiden Jokowi. Perubahan reformasi fokus pada penyederhanaan birokasi, meliputi penyetaraan jabatan, penyederhanaan struktur organisasi dan penyederhanaan jabatan. “Kalau sebelumnya ada eselan 1, 2, 3 dan 4, kemudian dipangkas menjadi jabatan fungsional,” kata wanita lulusan magister Universitas Brawijaya Malang itu.
Pada intinya, penyederhanaan ini bertujuan untuk membuat birokasi yang lebih adaptif, lebih cepat melayani dan lebih cepat mengambil keputusan. Jelas, penyederhanaan inilah yang dibutuhkan birokasi di era disrupsi. Karena teknologi lebih cepat tak terduga, maka borokasi juga harus lebih cepat lagi dalam bergerak.
Sebagai penutup, wanita kelahiran tahun 1990 itu merekomendasikan supaya pemerintah membangun talenta renaissance, yang memang lintas fungsi, lintas disciplin, paham teknologi, yang lebih komplit dari sebelumnya.
Ditulis : Angelia Firdaus
Edit : Shinta Amalia
