[:id]UMSIDA.AC.ID – Sebanyak 112 mahasiswa Administrasi Publik dan 6 dosen Prodi. Ilmu Administrasi Publik Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial melaksanakam Studi Ekskursi ke Pemerintah Kabupaten kulon Progo dan Desa Tirtorahayu pada Jum’at (02/08/19). Kaprodi Administrasi Publik, Lailul Mursyidah M.AP menuturkan, kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang praktek pelayanan publik yang di selenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan peran organisasi perangkat daerah terhadap inovasi pelayanan masyarakat.
Dalam kegiatan ini, rombongan mahasiswa dijamu oleh Wakil Bupati kulon Progo beserta jajarannya. Wakil Bupati kulon Progo, Drs H Sutedjo menjelaskan Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah tertinggal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo terbagi dalam 12 Kecamatan, 87 Desa, 1 Kelurahan dan 933 Pendukuhan dengan luas wilayah 58.627 Ha dan Jumlah Penduduk 444.947 jiwa. Angka kemiskinan yang sangat tinggi dan APD sebesar 1,4 T tiap tahunnya menjadi masalah utama pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Kulon progo.
Sutedjo menuturkan, upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan kemandirian Ekonomi masyarakat dengan menerapkan konsep “Bela Beli Kulon Progo”, dimana berbagai inovasi produk lokal seperti Batik Geblek Renteng, Airku,dll di Kabupaten Kulon Progo menjadi prioritas dalam kehidupan perekonomian kabupaten ini.
“Tujuan konsep Bela Beli Kulon Progo Untuk membuat perekonomian Kulon Progo mandiri sekaligus memberdayakan UMKM dan Koperasi, sebagai wujud keberpihakan terhadap perekonomian rakyat.Serta kewajiban memakai Batik Geblek Renteng, seminggu dua kali bagi pelajar, ASN dan aparat desa, juga diterapkan. Kata Drs H Sutedjo,” tutur Sutedjo.
Pada kunjungan ke 2 dilaksanakan di Desa Tirtorahayu, Kepala Dinas PMD Dalduk KB Sudarmanto SIP, MSI menerangkan peranan pemerintah desa dalam melaksankan Good Governance.
“Peranan pemerintah desa dalam melaksankan Good Governance pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan,pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola kepemerintahan desa,” ujar Kepala Dinas PMD Dalduk KB
Sudarmanto menambahkan, dalam rangka membangun good governance,dalam era reformasi sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaanya dan mutlak terpenuhi.
“Dalam mewujudkan good government pendidikan Tinggi bukan lah satu satunya yang paling utama tetapi masih ada lima tantangan sikap generasi mileneal yang harus tetap kita laksanakan yaitu integritas dan berkarakter, kerja keras, religius, kreatif dan inovatif, gotong royong dan cinta tanah air,” imbuhnya.
Kepala Desa Tirtorahayu, Prapta Legawa mengatakan Desa Tirtorahayu adalah salah satu desa makmur di Kabupaten Kulon Progo.
“Dengan pemanfaatan dana desa secara maksimal berdasarkan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik,” kata Prapta.
Dari kegiatan ini, mahasiswi Administrasi publik Verikah mempunyai harapan,
“Dengan diadakan kegiatan ini, mahasiswa bisa mengetahui inovasi-inovasi dari pemerintah Kabupaten Kulon progo dengan PAD dan tingkat kemiskinan yang jauh di bandingkan dengan kabupaten Sidoarjo yang bisa membuat Inovasi dengan keterbatasan yang dimiliki,” pungkasnya. (rizky/eva)[:en]UMSIDA.AC.ID – A total of 112 Public Administration students and 6 Study Program lecturers. The Public Administration Faculty of Business Law and Social Sciences conducted Excursion Studies to the Kulon Progo Regency Government and Tirtorahayu Village on Friday (02/08/19). Head of Public Administration, Lailul Mursyidah M.AP said, this visit aims to get an overview of the practice of public services held by the Kulon Progo Regency government and the role of regional apparatus organizations in community service innovation.
In this activity, students were hosted by Deputy Regent of Progo Kulon and their staff. Deputy Regent Kulon Progo, Drs H Sutedjo explained that Kulon Progo Regency is a disadvantaged area in the Special Province of Yogyakarta. Kulon Progo Regency is divided into 12 subdistricts, 87 villages, 1 kelurahan and 933 dukuh with an area of 58,627 ha and a population of 444,947 inhabitants. Very high poverty rates and PPE of 1.4 T per year are the main problems of economic growth in the community of Kulon Progo Regency.
Sutedjo said, the efforts of the Kulon Progo Regency government in increasing the economic independence of the community by applying the concept of “Bela Beli Kulon Progo”, where various local product innovations such as Batik Geblek Renteng, Airku, etc. in Kulon Progo Regency became a priority in the economic life of this regency.
“The purpose of the Bela Beli Kulon Progo concept is to make the Kulon Progo economy independent and at the same time empowering MSMEs and cooperatives, as a form of partiality towards the people’s economy. Sutedjo, “said Sutedjo.
On the second visit held in the village of Tirtorahayu, Head of the Department of PMD Dalduk KB Sudarmanto SIP, MSI explained the role of the village government in implementing good governance.
“The role of the village government in implementing Good Governance is the implementation of the duties, functions, authorities, rights and obligations of the village government in planning, implementing development in the village, specifically relating to village governance,” said Head of the PMD Dalduk KB Office
Sudarmanto added, in order to build good governance, in the current era of reform the realization of good governance is something that its existence cannot be negotiable and is absolutely fulfilled.
“In realizing good government Higher education is not the single most important one but there are still five challenges to the attitude of the milleneal generation that we must continue to implement, namely integrity and character, hard work, religious, creative and innovative, mutual cooperation and love for the homeland,” he added .
Head of Tirtorahayu Village, Prapta Legawa said that Tirtorahayu Village is one of the prosperous villages in Kulon Progo Regency.
“With the maximum utilization of village funds based on the principles of good governance,” Prapta said.
From this activity, public administration students Verikah had hope,
“With this event, students can find out innovations from the government of Kulon Progo Regency with PAD and poverty levels that are far compared to Sidoarjo regencies that can create innovations with limitations they have,” he concluded. (Rizky / Eva)[:]
