Umsida.ac.id– Sebuah negara tentu memiliki kebijakan administrasi yang telah di atur oleh negara. Dalam hal ini Indonesia juga memiliki administrasi pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Setiap masa nya tentu sistem administrasi di Indonesia memiliki perkembangan yang signifikan.
Dalam Podcast Buku Ajar Dosen (BuDosen) library Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Ilmi Usrotin Choiriyah MAP menjelaskan mengenai buku ajar karyanya bersama Lailul Mursyidah MAP.
Buku Administrasi Pemerintah Daerah
Buku ini menilik sejarah mengenai bagaimana perkembangan administrasi pemerintah daerah di Indonesia masa penjajahan hingga paska kemerdekaan dan memahami dasar dasar konstitusi yang berlaku di Indonesia berjudul “Administrasi Pemerintah Daerah”.
Baca juga: Isi Kuliah Tamu di Malaysia, Dosen Umsida Bahas Pengaruh Media
Ilmi mengungkapkan bahwa buku ini ditujukan untuk mahasiswa program studi Administrasi Publik (AP) semester 3. Menurutnya mata kuliah ini sebagai dasar yang penting diketahui oleh mahasiswanya.
“Buku pemerintah daerah ini sebetulnya mata kuliah inti dari keilmuan Prodi administrasi publik yang esensinya sangat penting dipelajari. Buku ajar yang kami tulis pertama ini terkait sejarah perkembangan pemerintah daerah di Indonesia. Kami berusaha untuk membahas terkait sejarah perkembangan dari pemerintah daerah di masa penjajahan Belanda, di masa penjajahan Jepang dan yang terakhir ada pada setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia,” Ungkapnya.
Bukan hanya itu, di dalam buku ini juga membahas mengenai desentralisasi. Yaitu sebuh konsep dasar yang memuat tentang pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.
Baca juga: Memuliakan Tetangga Dapat Meningkatkan Keimanan Kita?
Buku ini juga memberikan ilmu tentang kewenangan pemerintahan pusat dan daerah juga menjelaskan perbedaan pembagian kekuasaan yang sifatnya horizontal dan vertikal.
Seperti kita ketahui pembagian kekuasaan secara horizontal seperti tingkat daerah ada pemerintah daerah bersama DPRD. Pembagian kekuasaan ini bersifat sama dan tidak bisa saling menjatuhkan satu sama lain.
Sedangkan vertikal adalah pembagian dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah misalnya provinsi kepada kabupaten atau kota.
Dengan memahami konsep-konsep dasar administrasi pemerintah daerah, mahasiswa diharapkan mampu memahami konteks pemerintahan lebih luas dan tentunya menjadi lulusan profesional dibidangnya.
Buku ini dikemas dengan bahasa yang mudah dan lugas. “Tujuan kami membuat buku ini mudah dan lugas agar mahasiswa memahami dengan cepat dan baik,” Ujarnya.
Selain itu referensi buku ini tidak hanya berdasarkan teori teori yang ada, tetapi juga berdasarkan case yang terjadi dan relevan. Sehingga mahasiswa mampu berpikir untuk menyelesaikan case yang relevan di masa mendatang.
Penulis: Rani Syahda
