[:id]Ada yang menarik saat pelaksanaan Wisuda XXXIII UMSIDA pada Sabtu, 22 Juni 2019 ini. Yakni hadirnya Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA yang memberikan orasi ilmiah kepada 416 wisudawan/wati di auditorium UMSIDA yang baru. Pesan itu seolah memberikan “PR” dan sekaligus mengajak para alumni untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan.
Meski memiliki jadwal yang padat, sosok yang pernah memimpin Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, hingga Forum Perdamain Dunia ini bekenan memberikan waktu luang untuk memberikan pesan kepada para wisudawan/wati UMSIDA. “Masalah serius yang dihadapi Indonesia adalah kesenjangan antara cita dan fakta. Kehidupan sosial mengalami distorsi dan disorientasi dari cita-cita para pendiri bangsa,” ungkap pak Din.
Seperti kita semua ketahui, bahwa para pendiri bangsa mencita-citakan Indonesia dan menuangkannya dalam kesapakatan yang termaktub jelas pada pembukaan UUD 1945, yaitu “membentuk Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Visi kebangsaan ini dijabarkan dengan jelas pula dalam misi Negara, yaitu melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan iktu melaksanakan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial.
Di Indonesia kini telah berlalu sekian banyak rezim penguasa. Namun sayangnya, tiap rezim yang berkuasa sejak era kemerdeakaan hingga era reformasi tidak berhasil mengatasi masalah yang terjadi dan seolah mengulangi sejarah kesalahan yang sama dan berakumulasi semakin besar. “Sehingga membawa penumpukan masalah. Jika masalah itu tidak diatasi maka tidak mustahil kehidupan kebangsaan Indonesia semakin menjauh dari cita-cita pendirian bangsa,” ungkap pak Din menandaskan.
Tantangan Indonesia Kontemporer
Pak Din menjelaskan lebih lanjut bahwa kini telah terjadi akumulasi dari berbagai masalah yang serius dengan adanya tantangan ganda, yakni:
Pertama, kebodohan dan pembodohan. Pak Din, Sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa bangsa kita menghadapi tantangan Sumber Daya Manusia (SDM) bermutu yang siap hidup di abad ke-21. Kemampuan baca, matematika, dan sains anak Indonesia berada pada ranking 65 dari 73 negara menurut survei PISA (Programme for International Student Assessment) yang menunjukkan kemampun under perform dari anak-anak Indonesia. “Bangsa ditantang mewujudkan sistem penddikan berkualitas yang mampu melahirkan SDM yang berakhlak mulia, handal, mandiri, kreatif dan kompetitif di era globalisasi dengna wawasan kebangsaan yang luas yang bermutu,” kata pak Din.
Kedua, Kemiskinan dan pemiskinan. Upaya menangani kemiskinan memang terus membuahkan hasil. Namun, sebanyak 29 juga orang Indonesia saat ini masih hidup di bawah garis kemiskinan (Susenas BPS 2015). Kemiskinan telah berubah menjadi pemiskinan, ketika rakyat miskin menjadi miskin bukan karena faktor cultural tapi faktor structural. “Globalisasi yang mendorong privatisasi, liberalisasi dan deregulasi ekonomi membuat kekuatan Negara lumpuh dan dilumpuhkan,” ujar pak Din.
Ketiga, Perpecahan dan pemcahbelahan. Seperti kita ketahui bersama, bahwa sejak era reformasi kekuasaan politik bergeser pada partai politik. Lembaga legislative dan partai politik sangat kuat posisinya dalam menentukan jabatan-jabatan politik Negara. Kekuasaan parpol ini berada pada setiap tingkatan pemerintahan dengan adanya pilkada langsung. “Namun, masalah muncul ketika parpol yang memiliki surplus kekuasaan tidak mampu memanfaatkannya untuk mengakselerasi pembentukan Negara, pembentukan bangsa dan karakter bangsa, yang pada muaranya menciptakan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Keempat, Ketergantungan dan pemergantungan. Pak Din mengambarkan fakta tentang pertumbuhan perekonomian Indonesia masih bergantung pada Negara lain. Sejumlah bahan kebuutuhan pokok harus diimpor, seperti beras, gula, garam, atau daging. Untuk mendanai pembangunan, negara harus berhutang kepada pihak asing terutama Bank Dunia dan International Monetary Fund. “Sayangnya, interdependensi Negara-negara di dunia dewasa ini menimbulkan akulturasi asimetris, antara Negara maju dan berkembang menampilkan pola yang timpang yang mana Negara berkembang menjadi superior dengan berbagai kekautan ekonomi, politik, militer, dan budaya,” ungkapnya.
Selain keempat tantangan ganda diatas, Bangsa Indonesia tengah menghadapi masalah dan tantangan serius yang merusak kehidupan bangsa yaitu merajalelanya “KKN Jilid Dua” berupa korupsi, kekerasan, dan narkoba. “Ketiganya merupakan penyakit kronis yang menghambat kemajuan bangsa,” kata pak Din menegaskan.
Upaya Pemecahan Masalah
Guna menanggulangi berbagai masalah dan tantangan berat, kompleks, dan complicated di atas, dan menghadapi persaingan peradaban tinggi dengan bangsa-bangsa lain dewasa ini diperlukan revitalisasi dan rekonstruksi mentalitas bangsa kea rah pembentukan manusia Indonesia yang berkarakter kuat dan maju. Terdapat beberapa faktor strategis yang menjadi dasar pemecahan masalah tersebut.
Pertama, Good Governance. Adanya pemerintahan yang baik adalah prasyarat bagi terwujudnya kemajuat bangsa. Prasyarat ini harus menjelma pada setiap gatra dan skala penyelenggaraan Negara baik eksekutif, legislative, maupun judikatif, baik di pusat maupun daerah-daerah. “Good governance menuntut integritas, kapabilitas, profesionalitas, dan efektivitas, kreativitas, dan inovasi berkelanjutan,” ujarnya menjelaskan.
Kedua, Kepemimpinan Transformatif. Prof Din mengaskan bahwa kepemimpinan transformative adalah kepemimpinan yang visioner, kuat, dan berorientasi pada peruabahan. Dalam diri pemimpin ini terdapat perpaduan antara watak kenegarawanan, yaitu berada di tengah untuk semua golongan, dan watak perubahan dnegna kemampuan memobilisasi potensi bangsa, memimpinkan perubahan, dan menjelmakan masa depan. “Pemimpin ini harus memiliki kemampuan manajerial yang rasional, operasional, dinamis dan sistematis. Namun orientasi kerja harus diletakkan pada visi yang jelas dan kuat, karena kerja tanpa visi mengakibatkan salah arah dan salah kaprah,” tandasnya.
Kegita, Masyarakat berbasis Ilmu dan Teknologi. Pak Din menjelaskan bahwa Indonesia maju sangata menuntu adanya orietnasi hidup bangsa yang mencintai ilmu dan teknologi. Penguasaan ilmu dan teknologi harus menjadi prioritas program pembangunan. “Hal ini dilakukan dengan mendorong budaya gemar membaca dan menulis sedini mungkin, dan menggalakkan pengkajian dan penetlian,” ungkapnya.
Keempat, Kesimbangan antara infrastruktur fisik dan Infrastruktur non Fisik. Sesuai imperatif pembangunan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya frasa memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Pembangunan Nasional harus menyeimbangkan pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik. “Ketidak seimbangan antara kedua hal ini akan membawa ketimpangan dan keruntuhan,” tegasnya.
Kelima, Keseimbangan Pusat dan Daerah. Seperti diketahui, bahwa proses Pembangunan Nasional memerlukan keseimbangan fungsi dan peran Pemerintahan Pusat dan Daerah. Meski era reformasi mampu mengatasinya, namun pelaksanaanya di lapangan masih menampilkan kerancuan. Terakhir, otonomi yang berada di tingkat kabupaten/kota sebagian ditarik ke tingkat provinsi. Pada sisi lain, otonomisasi yang dimaksud sebagai upaya mendorong pemerataan korupsi dan penyelewengan. “Keseimbangan antara Pusat dan Daerah perlu ditata kembali atas prinsip pemerataan, efektivitas, dan akselerasi pembangunan,” tandasnya.
Enam, Suasana Kebersamaan. “Faktor strategis penting memajukan kehidupan bangsa adalah adanya iklim kebersamaan,” kata Prof Din. Ditambahkannya bahwa hal ini ditandai oleh derajat kerukunan nasional yang tinggi di antara semua elemen kemajemukan bangsa. “Untuk itu, pemerintahan yang sah hasil pemilu demokratis berdasarkan konstitusi perlu diberi kesempatan megemban amanat rakyat dengan sebaik-baiknya, dan pada saat yang sama pemerintahan itu harus di atas dan untuk semua kelompok,” ungkapnya. Dan untuk mewujudkan itu, pak Din memberikan ungkapan yang mendalam, “No peace without justice. No justice without truth.”
Berbagai tantangan dan faktor strategis tersebut merupakan permasalahan serius yan dihdapi bangsa Indonesia ke dapan. Ini seolah menjadi pesan bagi wisudawan UMSIDA untuk terus menguhkan tekad mewujudkan cita-cita bangsa yang saat ini masih jauh dari fakta.(adji)
[:en]There was something interesting when the Graduation of XXXIII UMSIDA was held on Saturday, June 22, 2019. Namely the presence of Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA who gave scientific speeches to 416 graduates in the new UMSIDA auditorium. The message seemed to give “homework” and at the same time invited alumni to answer Indonesia’s challenges in the future.
Despite having a tight schedule, the figure who once headed the Muhammadiyah, the Indonesian Ulema Council, and the World Peace Forum, also gave free time to give a message to the graduates of UMSIDA. “The serious problem facing Indonesia is the gap between ideals and facts. Social life experiences distortion and disorientation from the ideals of the founding fathers, “said Pak Din.
As we all know, the founders of the nation aspired to Indonesia and poured it out in a clear agreement in the opening of the 1945 Constitution, namely “forming an independent, united, sovereign, just and prosperous Indonesia.” This national vision was clearly explained in the mission of the State, which is to protect all the people of Indonesia and all of Indonesia’s bloodshed, promote public welfare, educate the life of the nation, and carry out lasting peace, independence and social justice.
In Indonesia there are now many ruling regimes. But unfortunately, every regime in power since the era of independence until the reform era did not succeed in overcoming the problems that occurred and seemed to repeat the history of the same mistakes and accumulated increasingly large. “So that brings a buildup of problems. If the problem is not resolved, it is not impossible that the national life of Indonesia will move away from the ideals of the nation’s establishment, “said Pak Din stressing.
Challenges of Contemporary Indonesia
Pak Din explained further that there have now been accumulations of various serious problems with multiple challenges, namely:
First, ignorance and fooling. Pak Din, his familiar greeting, explained that our nation faces the challenges of quality Human Resources (HR) that are ready to live in the 21st century. The ability to read, math and child science in Indonesia is ranked 65 out of 73 countries according to the PISA survey (Program for International Student Assessment) which shows the ability to under perform from Indonesian children. “The nation is challenged to realize a quality education system that is capable of producing human resources who are noble, reliable, independent, creative and competitive in the era of globalization with a broad insight into national quality,” said Pak Din.
Second, poverty and impoverishment. Efforts to deal with poverty continue to produce results. However, as many as 29 Indonesian people currently live below the poverty line (2015 BPS Susenas). Poverty has turned into impoverishment, when poor people become poor not because of cultural factors but structural factors. “The globalization that drives privatization, liberalization and deregulation of the economy has made the power of the State paralyzed and paralyzed,” said Pak Din.
Third, division and division. As we all know, that since the reform era political power has shifted to political parties. Legislative institutions and political parties have a very strong position in determining the political positions of the State. The power of these political parties is at every level of government with the direct election. “However, the problem arises when political parties that have a surplus of power are unable to use it to accelerate the formation of the state, the formation of the nation and the character of the nation, which in the future creates people’s welfare,” he explained.
Fourth, dependence and dependence. Pak Din described the facts about Indonesia’s economic growth still dependent on other countries. A number of essential ingredients must be imported, such as rice, sugar, salt or meat. To fund development, the state must be indebted to foreign parties, especially the World Bank and the International Monetary Fund. “Unfortunately, the interdependence of countries in the world today has led to asymmetrical acculturation, between developed and developing countries showing unequal patterns in which the State develops superior with various economic, political, military and cultural forces,” he said.
In addition to the four double challenges above, the Indonesian nation is facing serious problems and challenges that damage the life of the nation, namely rampant “Volume Two KKN” in the form of corruption, violence and drugs. “All three are chronic diseases that hinder the nation’s progress,” said Pak Din.
Problem Solving Efforts
In order to overcome the various problems, challenges, complex, and complicated above, and to face high civilization competition with other nations today, revitalization and reconstruction of the mentality of the nation is needed to establish Indonesian people who have strong and advanced character. There are several strategic factors that form the basis of solving the problem.
First, Good Governance. The existence of good governance is a prerequisite for the realization of the nation’s power. This prerequisite must be manifested in every gatra and the scale of the administration of the State both executive, legislative and judicative, both at the central and regional levels. “Good governance requires integrity, capability, professionalism, and effectiveness, creativity, and continuous innovation,” he explained.
Second, Transformative Leadership. Prof. Din emphasized that transformative leadership is a visionary, strong and company-oriented leadership. In this leader there is a combination of statesmanship, which is in the middle of all groups, and the nature of change in the ability to mobilize the nation’s potential, lead to change, and transform the future. “This leader must have rational, operational, dynamic and systematic managerial abilities. But work orientation must be put on a clear and strong vision, because work without vision results in misdirection and misunderstanding, “he said.
Fitness, Science and Technology-based Society. Pak Din explained that advanced Indonesia is not aware of the existence of a nation that loves science and technology. Mastery of science and technology must be a priority for development programs. “This is done by encouraging a culture of love to read and write as early as possible, and promote study and proofing,” he said.
Fourth, the balance between physical infrastructure and non-physical infrastructure. In accordance with the development imperative in the Preamble of the 1945 Constitution, in particular the phrase advancing public welfare, and intellectualizing the life of the nation, the National Development must balance the development of physical and non-physical infrastructure. “The imbalance between these two things will bring inequality and collapse,” he said.
Fifth, Central and Regional Balance. As is known, that the National Development process requires a balance of functions and roles of Central and Regional Governments. Although the reform era was able to overcome it, its implementation in the field still showed confusion. Finally, autonomy at the district / city level is partly drawn to the provincial level. On the other hand, the autonomization referred to as an effort to encourage equal distribution of corruption and fraud. “The balance between the Center and the Regions needs to be reorganized on the principles of equity, effectiveness and acceleration of development,” he said.
Six, togetherness atmosphere. “An important strategic factor to advance the life of the nation is the existence of a climate of togetherness,” said Prof. Din. He added that this was marked by a high degree of national harmony among all elements of national pluralism. “For that reason, a legitimate government based on a democratic election based on the constitution needs to be given the opportunity to carry out the people’s mandate properly, and at the same time the government must be above and for all groups,” he said. And to realize that, Pak Din gave a deep expression, “No peace without justice. No justice without truth. ”
These various challenges and strategic factors represent serious problems faced by the Indonesian people in the future. This seems to be a message for graduates of UMSIDA to continue to affirm their determination to realize the ideals of the nation which is currently far from the facts.(adji)[:]
