Umsida.ac.id – Tepat hari ini pada satu tahun yang lalu Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai pemimpin Republik Indonesia.
Dalam satu tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo telah menjalankan beberapa kebijakan di berbagai bidang.
Lihat juga: Abolisi Tom Lembong, Langkah Kenegarawanan atau Kompromi Politik? Ini Kata Pakar
Lalu, bagaimana refleksi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto?
Pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Dr Rifqi Ridlo Phahlevy SH MH Penilaian kinerja Presiden dalam satu tahun terakhir dapat dilihat pada Asta cita sebagai janji politik yang menjadi visi misi untuk diwujudkan dalam waktu 5 tahun kepemimpinannya.
“Kendati capaian itu baru bisa dinilai sepenuhnya pada akhir periode nanti, setidaknya pada tahun pertama ini kita dapat melihat potensi ketercapaian dari setiap cita yang ditarget paripurna pada 2029,” terangnya.
Capaian Positif dan Negatif Satu Tahun Terakhir
Melansir dari berbagai data digital, Dr Rifki mengungkapkan bahwa tak banyak capaian positif dari kinerja dan kebijakan di bidang politik, hukum dan HAM setahun belakangan.
Pemberantasan Korupsi
Capaian positif, kata DR Rifqi, ada pada ketegasan komitmen Presiden Prabowo dan kerja pemberantasan korupsi oleh institusi penegak hukum.
“Menariknya, yang tampil memukau dalam kerja pemberantasan korupsi ini adalah korps Kejaksaan, bukan KPK yang selama 2025 ini malah melempem,” tandas Dr Rifqi.
Capaian positif kejaksaan tersebut bukan tanpa catatan, mengingat perkara yang berhasil mereka ungkap dan tuntaskan tidak dapat menyentuh aktor kelas kakap yang berada di jantung kekuasaan.
“Problem tersebut harusnya dapat diatasi jika pembusukan sistemis yang tersistematis di tubuh KPK sejak era Jokowi berhasil diobati,” jelasnya.
Kenyataannya, kata dosen Prodi Hukum itu, keseriusan Prabowo dalam upaya pemberantasan korupsi baru sebatas pemenuhan kebutuhan publisitas.
Tidak ada langkah serius dan bersifat strategis untuk membenahi kerusakan sistemis yang terjadi dalam tubuh sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.
Perlindungan HAM
Hal serupa juga terlihat dalam aspek perlindungan HAM, bahkan terdapat beberapa catatan negatif dalam setahun kepemimpinan Presiden Prabowo.
Mulai dari usaha pengaburan kasus pelanggaran HAM berat dalam literatur sejarah sekolah, upaya revitalisasi dwifungsi TNI, dan upaya kriminalisasi aktivis pro demokrasi yang terlibat dalam demo Agustus berkedok pemberantasan anarko.
Dr Rifqi berpendapat bahwa ketidakseriusan pemerintah dalam menuntaskan perkara pelanggaran HAM berat yang sekian lama tanpa kejelasan, akan berdampak pada normalisasi impunitas bagi pelaku kejahatan HAM di negeri ini.
Kebijakan yang Tuai Pro Kontra
MBG dan Efisiensi Anggaran
Membahas tentang kebijakan Presiden Prabowo, awalnya Dr Rifki mendukung kebijakan efisiensi anggaran dan program akan bergizi gratis mbg yang dicanangkan sejak awal pemerintahan.
namun ia berpendapat bahwa realitas efisiensi hanya bermakna pada pemotongan anggaran Kementerian.
kebijakan tersebut tidak disertai dengan rasionalisasi kelembagaan dan perubahan skema birokrasi serta kepegawaian yang jelas.
“Akhirnya efisiensi anggaran menjadi salah konsep dan tidak berdampak baik bagi penguatan fungsi pemerintahan. Begitu pula dengan MBG, salah konsep dan malpraktek menjadikan program tersebut sejauh ini terbilang gagal dan tidak tepat sasaran,” jelasnya.
Terbitnya Amnesti dan Abolisi
Di samping kebijakan efisiensi dan MBG yang menuai banyak kritik, dalam aspek hukum, salah satu kebijakan problematik dari Presiden Prabowo adalah penerbitan amnesti pada Hasto Kristianto.
“Penerbitan amnesti tersebut memperlihatkan kurangnya komitmen Presiden Prabowo terhadap usaha pemberantasan korupsi,” kata doktor lulusan UM Surakarta itu.
Berbeda dengan abolisi pada Tom Lembong yang semestinya lakukan, pemberian amnesti pada Hasto mewakili perspektif dan orientasi politik beliau yang kompromistis.
Masalahnya, ujar Dr Rifqi, sikap tersebut berpengaruh pada kerja penegakan hukum, sehingga supremasi dan equality dalam berhukum sulit diwujudkan.
Gaji ASN Naik
Kebijakan Pemerintah untuk menaikkan penghasilan pejabat dan ASN juga memantik sentimen negatif publik, mengingat tingginya penghasilan yang mereka dapat dari gaji dan berbagai tunjangan yang disediakan negara.
Ia mengatakan, “Di tengah ekonomi yang lesu dan beban hidup yang terus bertambah, kenaikan penghasilan ASN dan Pejabat telah mencederai rasa keadilan dalam diri sebagian besar rakyat “swasta” negeri ini.”
Menurutnya, tak heran jika muncul kemarahan yang berujung demo dan kerusuhan pada Agustus lalu.
“Terlepas dari itu, kita juga perlu mengapresiasi Presiden Prabowo terkait beberapa kebijakannya yang terbilang progresif di bidang pertanahan dan tata ruang,” lanjutnya.
Pembatasan hingga pelarangan alih fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan lain, menegaskan komitmen pemerintah terhadap swasembada pangan dan keseimbangan ekologi.
Namun, imbuh Dr Rifqi, hal itu tentunya harus diikuti dengan kebijakan proteksi bagi petani melalui regulasi dan insentif pertanian.
Evaluasi untuk Kinerja Presiden Prabowo Berikutnya
Lebih lanjut Dr Rifqi memberikan beberapa evaluasi yang bisa menjadi catatan di tahun-tahun pemerintahan berikutnya.
“Presiden perlu lebih fokus dalam memperbaiki pondasi politik, hukum dan ekonomi untuk menjamin terwujudnya asta cita beliau,” terang Dr Rifqi.
Evaluasi Politik Pemerintahan
Pada aspek politik ketatanegaraan, ia berpendapat bahwa Presiden Prabowo perlu mengevaluasi politik akomodatif yang melahirkan kabinet jumbonya saat ini.
“Tradisi koalisi besar untuk mengamankan dukungan demi stabilitas sudah saatnya ditinggalkan,” tandas Dr Rifqi.
Rasionalisasi struktur kementerian dan birokrasi perlu dilakukan untuk membuktikan komitmen efisiensi yang digaungkan sejak awal.
Pejabat hasil rekomendasi Partai Politik yang tidak perform dan hanya menjadi benalu birokrasi sudah selayaknya diberhentikan atau diganti.
“Pangkas jumlah kementerian dan panjang alur birokrasi yang menjauhkan pemerintah dari prinsip efektivitas dan efisiensi,” ungkap Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Umsida itu.
Evaluasi Aspek Hukum
Pada aspek hukum, menurutnya, Presiden perlu membuktikan komitmen anti korupsinya dengan segera merampungkan pengundangan RUU Perampasan Aset dan RUU KUHP secara baik.
“Presiden juga perlu memastikan proses perubahan KUHAP diiringi dengan reformasi institusi penegak hukum, baik kejaksaan maupun Polri,” tandasnya.
Reformasi yang dilakukan, kata DR Rifqi, harus berorientasi pada profesionalisasi dan humanisasi lembaga penegak hukum.
Hal itu dibutuhkan untuk menjamin arah pembaharuan sistem penegakan hukum kita berjalan searah dengan cita sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Presiden perlu memenangkan dukungan rakyat dengan kebijakan dan program yang secara substantif dibutuhkan rakyat, bukan sekedar dengan kebijakan dan program yang terlihat populis tapi untuk jangka panjang malah merusak.
“MBG mungkin program yang baik, tapi apakah diperlukan oleh semua pelajar? Tidakkah perlu fokus yang tepat pada kelompok masyarakat miskin dan rentan agar konsisten dengan kebijakan efisiensi?” kata Dr Rifqi mempertanyakan efektivitas kebijakan Presiden.
Selain itu, pelibatan militer dan kepolisian sebagai bentuk dwifungsi perlu diakhiri, karena tidak sepatutnya dan bukan pada tempatnya.
Langkah Presiden Prabowo “memutakhirkan” penghasilan Pejabat dan ASN juga perlu ditinjau ulang karena akar dari demonstrasi Agustus lalu adalah ketimpangan sosial yang tinggi antara Rakyat dan Pejabat, antara yang negeri dan yang swasta.
“Sudah saatnya pemerintah memikirkan tentang adanya standar penghasilan yang sama antara rakyat swasta dengan ASN dan pejabat negara,” tergas Dr Rifqi.
UMR yang selama ini jadi standar penghasilan dan patokan hidup layak pekerja, seharusnya bisa dijadikan standar bagi penghasilan para pejabat dan ASN.
Lihat juga: Mahasiswa Sebagai Kader Muhammadiyah Diminta Tidak Mudah Terprovokasi
“Rumusan prosentase yang tepat dan jelas akan memunculkan kepercayaan dan rasa kepemilikan yang sama antara rakyat dan pejabatnya,” tutupnya.
Sumber: Dr Rifqi Ridlo Phahlevy SH MH
Penulis: Romadhona S.
