Wacana Pilkada dipilih DPRD

Jika Pilkada Dipilih DPRD, Apa Dampaknya?

Umsida.ac.id — Jika membincang wacana Pilkada di Indonesia yang akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ternyata sudah ada beberapa negara yang menerapkan regulasi itu.

Lihat juga: Mengapa Politik Uang Masih Terjadi Walau Sudah Ada UU? Ini Kata Pakar Umsida

Bahkan sejak era Yunani, sistem perwakilan sudah menjadi salah satu opsi untuk mengatasi kelemahan demokrasi (rendahnya kualitas keputusan dari mayoritas yang awam).

Sistem perwakilan ini masih jadi pilihan yang terbukti efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis, diantaranya di Inggris, Belgia, Malaysia dan Spanyol.

“Dua negara yang disebut pertama terbukti sukses menjadi negara demokratis dan mampu mensejahterakan kehidupan rakyatnya,” tutur ahli Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) Dr Riqi Ridlo Phahlevy SH MH.

Tak Bertentangan dengan Konsep Konstitusi
Pilkada dipilih DPRD 6
Ilustrasi: Pexels

Melihat dari beberapa penerapan sistem tersebut di beberapa negara, dosen yang biasa disapa Dr Rifqi itu berpendapat bahwa secara normatif konsep Pilkada dipilih DPRD tidak bertentangan dengan konstruksi norma dalam UUD 1945.

Dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.

“Rumusan norma tersebut hanya menentukan terkait prinsip dan landasan nilai dalam penyelenggaraan Pilkada yang harus dilaksanakan secara demokratis berdasarkan nilai dan prinsip demokrasi,” ujar dosen prodi Hukum itu.

Menurut Dr Rifqi, format dan skema Pilkada yang selaras dengan nilai dan prinsip demokrasi itu harus secara langsung oleh rakyat atau secara perwakilan oleh para wakil rakyat, itu menjadi arena pilihan yang merupakan open legal policy bagi pemerintah dan pembentuk Undang-Undang (UU).

Ia mengatakan, “Dalam hal ini, klaim tentang demokrasi dikaitkan dengan terlaksananya nilai dan prinsip demokrasi, bukan pada pilihan skema Pilkada secara langsung oleh rakyat maupun melalui proses perwakilan oleh anggota DPRD,”.

Selagi tidak bertentangan dengan konstitusi, selama penyelenggaraannya selaras dengan prinsip dan nilai demokrasi, yakni partisipasi, keterbukaan dan transparansi, keadilan, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan lainnya, maka Pilkada dipilih DPRD bisa dilaksanakan.

Lihat Juga :  Dosen Umsida Jelaskan 2 Metode Terapi Bermain untuk Mendukung Perkembangan Anak
Dampak Lain Jika Pilkada Dipilih DPRD
Pilkada dipilih DPRD 6
Ilustrasi: Unsplash

Jika memang Pilkada dipilih DPRD, akan menyebabkan beberapa dampak namun tidak mengurangi hak pilih rakyat.

Menurutnya, Pilkada langsung tidak dapat dibatasi hanya pada makna “mencoblos langsung”.

Sedangkan jika dipilih DPRD, dapat dinilai sesuai dengan prinsip “langsung” jika wakil rakyat menjalankan proses pemilihan sesuai aspirasi dan mandat kepentingan rakyat pemilihnya.

Namun, lanjut doktor lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta itu, dalam kondisi sekarang, demokrasi sudah makin tereduksi oleh money politic. Rakyat sejatinya telah kehilangan makna partisipasi politiknya apapun skema pemilihannya.

“Intensitas politik uang tidak ada kaitannya dengan skema Pilkada langsung atau melalui wakil daerah,” terangnya.

Menurut Dr Rifqi, skema Pilkada oleh anggota DPRD akan mengurangi intensitas politik uang di level akar rumput, karena politik uang akan lebih terkonsentrasi di lingkar anggota parlemen daerah.

“Jika boleh jujur, hal yang paling merugikan bagi sebagian besar rakyat jika skema Pilkada dipilih DPRD yaitu hilangnya kesempatan masyarakat mendapatkan “uang jajan” saat hadir mencoblos di TPS,” jelas Dr Rifqi menuangkan persepsinya.

Pilkada Dipilih DPRD Mendukung Praktik Oligarki

Ia yang menilik kondisi Indonesia saat ini, berkata bahwa sistem Pilkada tidak langsung akan lebih mendukung proses politik yang oligarkis di Indonesia.

“Realitas politik Indonesia memperlihatkan bahwa dengan skema Pilkada langsung saat ini, oligarki sudah dapat terbentuk di beberapa daerah melalui proses jual beli suara hasil persekongkolan antara politisi dan pemodal,” jelas Dr Rifqi.

Perubahan menjadi skema perwakilan akan memudahkan dan memurahkan langkah penguasaan yang sedang diusahakan oleh kelompok politik mayoritas saat ini.

Oleh karena itu, Dr Rifqi lebih condong pada pelaksanaan Pilkada secara langsung, namun disertai dengan perubahan regulasi pencalonan.

Lihat juga: Ahli Hukum Indonesia Berkumpul di Umsida, Bahas Refeleksi Akhir Tahun 2024

“Dimana peluang untuk menjadi calon Kepala Daerah harus dibuka untuk setiap orang tanpa ambang batas pencalonan,” tegasnya.

Penulis: Romadhona S.

Berita Terkini

sumpah calon tenaga kesehatan umsida
FIKP Umsida Lantik 101 Lulusan Profesi Kesehatan, Siapkan Nakes Kompeten
November 18, 2026By
riset unggulan pts jatim
LLDIKTI 7 Dorong Penguatan Riset Unggulan PTS Jawa Timur
November 17, 2026By
riset unggulan pts se jatim (4)
Umsida dan LLDIKTI 7 Perkuat Riset Unggulan PTS Jawa Timur
November 17, 2026By
workshop bisnis handmade
UKM KWU Umsida Ajak Mahasiswa Kembangkan Bisnis Handmade
November 16, 2026By
golden ticket pmb umsida
Mengapa Mantap Memilih Umsida? Ini Kata Penerima Golden Ticket PMB 2027
November 13, 2026By
sekolah mitra umsida
Umsida Apresiasi 4 Sekolah Mitra Unggulan, Dorong Kolaborasi Berkelanjutan
November 13, 2026By
umsida kampus ramah disabilitas
Wujudkan Kampus Ramah Disabilitas, Umsida Launching PLDI
November 12, 2026By
penerimaan mahasiswa baru umsida 2027 (4)
Umsida Buka PMB 2027, Siapkan Banyak Beasiswa untuk Calon Mahasiswa
November 12, 2026By

Riset & Inovasi

inovasi smartsea (4)
Ciptakan Smartsea, Mahasiswa Umsida Bantu Siswa Lancar Membaca
October 23, 2026By
media pembelajarn spin wheel
PLP 2 Umsida Buat Media Pembelajaran Spin Wheel untuk Siswa SD
October 22, 2026By
sosialisasi bullying (3)
Cegah Bullying Sejak Dini, PLP 2 Umsida Gelar Sosialisasi untuk Siswa SD
October 16, 2026By
Media Papan Interaktif Metamorfosis (4)
Buat Media Papan Interaktif Metamorfosis, PLP 2 Umsida Dukung Pembelajaran Siswa
October 15, 2026By
plp ajari matematika
Belajar Matematika dengan Cara Berbeda Bersama PLP 2 Umsida
October 14, 2026By

Prestasi

inovasi laboran umsida
3 Laboran Umsida Pamerkan Karya Inovasi di Diseminasi Kilab 2026
November 10, 2026By
Umsida masuk QS WUR Asia
Debut di QS WUR Asia 2027, Umsida Targetkan Peningkatan Ranking
November 5, 2026By
wisudawan dari keluarga katolik yang taat (2)
Ketika Kakaknya Biarawati, Adiknya Jadi Wisudawan Berprestasi
October 26, 2026By
wisudawan terbaik umsida (5)
Wisudawan Terbaik Umsida Ungkap Kunci Raih IPK Tinggi dan Prestasi
October 25, 2026By
ranking appliededu umsida (3)
Umsida Raih Posisi 37 AppliedEdu Private University Ranking ASEAN 2027
October 21, 2026By

Opini

ibadah untuk mahasiswa (5)
Mengapa Bab Ibadah Masih Perlu Diajarkan kepada Mahasiswa? Ini Kata Dosen Umsida
November 11, 2026By
mimbar organisasi mahasiswa
Organisasi Mahasiswa Umsida Dapat Apresiasi dan Ruang Aspirasi Terbuka
October 29, 2026By
sistem tidak naik kelas (2)
Pakar Umsida Soal Kebijakan Tidak Naik Kelas: Rawan Putus Sekolah
October 28, 2026By
pendidikan muhammadiyah
Prof Syafiq: Pendidikan di Umsida Terus Bergerak dan Berdampak
October 28, 2026By
4 pilar pendidikan (7)
4 Pilar Pendidikan di Era Generasi Cemas
October 27, 2026By