Umsida.ac.id-Peran kontrol Muhammadiyah usai pemilu, ini penjelasan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti MEd.
Hal itu disampaikannya dalam Kajian Ramadhan 1445 PWM Jatim yang bertempat di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Sabtu (16/3/24).
Menurut Mu’ti, Muhammadiyah harus berperan dan berikhtiar bagaimana agar pemimpin negara ini menjadi pemimpin yang amanah, yang memenuhi janji-janjinya, dan mereka akan menjadi pemimpin yang selamat dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
“Inilah sikap positif yang harus kita bangun. Betapapun yang terpilih itu bukan orang yang kita kehendaki, kita pilih, tapi itulah realitas demokrasi, yang suka atau tidak suka, mau tidak mau itu akan terjadi. Dan itu akan menjadi The Rulling Group di negeri kita ini,” ujarnya.
Peran Kontrol Muhammadiyah
Oleh karena itu, lanjut dia, lalu apa yang bisa kita lakukan, agar para pemimpin itu bisa tetap menjaga amanah dan menepati janji-janjinya. Dalam konteks ini paling tidak ada peran yang bisa kita lakukan. Pertama adalah peran kontrol. Harus ada yang mengontrol.
Nah, kontrol itu bisa dilakukan dalam tiga ranah. Pertama itu adalah kontrol politik, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik seperti DPR, partai politik, lembaga independen, dan masyarakat sipil. “Harus ada yang mengontrol itu,” ucapnya.
Baca juga: 9 Tips Tetap Produktif Saat Puasa
Biasanya kalau orang itu dilantik, biasanya ada tradisi tentang 100 Hari Pertama. Biasanya memantau serius di 100 hari pertama. Harus ada kontrol politik.
“Sehingga tidak boleh DPR yang akan datang itu yang tsummun bukmun umyun itu. Bapak Ibu berhak menagih itu. Paling tidak bapak ibu yang ada di dapil bisa melakukan itu sebagai kontrol politik,” paparnya.
Baca juga: Hasil Pemilu Masih Ramai Diperdebatkan, Hasan Nasbi Ajak Masyarakat Objektif
Kedua adalah kontrol sosial, yang bisa dilakukan melalui dua cara. Cara yang pertama adalah kita memberi sanksi sosial pada pimpinan yang tidak menepati janjinya.
Di banyak negara maju, sanksi sosial itu sangat berat. Sehingga banyak pemimpin itu mundur karena lebih takut sanksi sosial dari pada sanksi politik.
Counter Culture
Kontrol sosial yang kedua, kita tidak perlu memberi sanksi tetapi kita memberi model dan keteladanan kita sebagai pribadi dan institusi, itu kita sebagai contoh.
“Menjadi pribadi yang amanah, menepati janji, dan senantiasa menjadi organisasi yang membangun trust, kepercayaan dengan prinsip-prinsip clean government dan good government,” jelasnya.
Keteladanan ini dalam konteks tertentu itu bisa menjadi counter culture, bagian dari counter budaya, yang memang dalam hal tertentu berani melawan arus atau tidak ikut arus. Kalau arusnya tidak kuat kita lawan. Ini memang berat.
“Paling enak memang ikut arus, ngintir seperti Bengawan Solo itu, mengalir sampai jauh akhirnya ke laut. Pas mengalir enak, pas kecebur kaget, jebule segara (tiba-tiba sudah sampai laut),” imbuhnya.
Atau yang kedua, bertahan agar tidak hanyut. Tidak kintir di tengah arus yang begitu kuat. Itu yang dalam hadits nabi disebut seperti memegang bara di genggaman tangan. Beratnya luar biasa.
“Nah atau yang ketiga, melawan arus. Kalau melawan itu memang betul-betul kuat. Nah, kira-kira kalau kita itu melawan, kuat atau tidak. Kalau sudah anggotanya sedikit, miskin-miskin, kok melawan arus. Itu kira-kira bagaimana?” tanya Mu’ti secara retorik.
Dua Pilihan
Maka dari itu pilihan kontrol sosial itu bisa dilakukan dengan dua cara yang paling mungkin untuk dilakukan, pertama adalah bertahan supaya tidak kintir atau tidak ikut arus. “Atau yang kedua, bagaimana kita tetap memberikan counter culture dengan tidak ikut arus,” paparnya.
Ketiga adalah kontrol spiritual. Namanya manusia akan tetap manusia. Kalau manusia itu lupa itu diingatkan. Muhammadiyah punya kekuatan itu. Karena Muhammadiyah punya trust dan modalitas untuk melakukan itu.
Karena kita memiliki moralitas yang insyaallah sekarang ini masih diakui dan dihormati oleh berbagai institusi. Yang disampaikan Pak Ketua Umum (Haedar Nashir) tadi, bagaimana kita menjaga marwah.
“Itu saya kira sesuatu yang bisa menjadi modal kita untuk terus melakukan kontrol secara spiritual. Sehingga para politisi dan pemimpin itu kita biarkan fii dhalalim mubin,” paparnya.
Jangan biarkan tersesat tapi kita dampingi mereka, supaya mereka berada di jalan yang benar. Atau pun kalau tersesat, mereka tersesat di jalan yang benar. “Bagaimana caranya? Mungkin awalnya susah kita lakukan, tapi saya yakin itu bisa dilakukan,” kata Mu’ti.
Sumber: pwmu.co
