Umsida.ac.id – “Bagaimana strategi dan langkah yang dilakukan pihak kepolisian dan KPU agar pemilihan umum di tahun ini berjalan dengan damai dan aman serta menghasilkan pemimpin yang baik untuk masyarakat?” tanya Sauqi, anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Timur (IMM Jatim) dalam acara Dialog Politik Kaum Muda dan Grand Opening Milad IMM yang digelar oleh DPD IMM Jatim bersama IMM Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) di Mini Theater GKB 2 Kampus 1, pada Jumat (13/3).
Dalam acara yang bertema Pilkada Damai, Menopong Pilkada Serentak 2020 Jawa Timur itu, pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Choirul Anam, “Berbicara strategi, yakin yang pertama, pihak KPU selalu bekerja sama dengan stakeholder (partai politik, TNI, pihak kepolisian, peserta pemilu, maupun tokoh-tokoh masyarakat) yang rutin dilakukan oleh penyelenggara.”
Strategi kedua, sambung pria yang akrab disapa kakanda Anam, yakni meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara. “Setiap dua periode, anggota penyelenggara harus diganti. Hal ini dilakukan untuk penyelenggara pemilu yang di bawah agar dapat terlibat. Jadi, di KPU harus ada regenerasi. Strategi terakhir yaitu dengan membangun sistem. Artinya sistem ini menjadi penting, misalnya sistem IT. KPU selalu mempublish data sehingga masyarakat bisa mengecek apakah sudah terdaftar sebagai peserta pemilihan umum. Sehingga kami membatasi hak pilih harus terdaftar,” jelasnya.
AKBP Iwan Surya, Wadir Intelkam Polda Jatim, menambahkan, “Pihak kepolisian melakukan berbagai strategi untuk mencapai pemilu yang damai, antaranya yakni dengan membangun komunikasi bersama partai politik dan pihak penyelenggara. Intinya satu, kita meminta untuk bersama-sama menjaga proses agar tetap kondusif.”
Lebih lanjut, pria asal Indramayu menjelaskan strategi berikutnya, “Kemudian, pihak kepolisian juga melakukan server patol atau himbauan sosial media. Polda Jatim memiliki portal dan link untuk menyampaikan informasi. Karena masyarakat perlu kita himbau bahwa pilkada merupakan pesta rakyat yang harus kita dukung. Termasuk server patrol terhadap link atau akun yang memprovokasi dan sebagainya.”
Cara yang terakhir dari pihak Polri yakni melakukan indeks penilaian yang bernama IPK yaitu Indeks Potensi Kerawanan. “Dari 19 kabupaten kota, kita lakukan rangking dengan 50 variabel. Kita tentukan IPK masing-masing kabupaten kota mana yang mempunyai variabel-variabel yang sangat kompetitif dan kompleks untuk potensi yang sangat rawan, sehingga kita menentukan tidak ada daerah aman untuk Jawa Timur. Adanya rawan 1, rawan 2 dan seterusnya,” pungkasnya.
Reporter: Iis Wulandari
Editor: Erika Mulia Arsy