Umsida.ac.id – Angka pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2025. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang.
Jumlah tersebut meningkat lebih banyak 1,11 persen atau sekitar penambahan 83 ribu orang dibandingkan tahun lalu di bulan yang sama.
Lalu, bagaimana cara mengatasi kasus ini? Apa peran perguruan tinggi dalam menanggulangi kasus ini?
Lihat juga: Peluang Kerja Lulusan PGMI, Apa Saja?
Pakar Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemberdayaan masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Isna Fitria Agustina SSos MSi berkata bahwa pelatihan dan peningkatan keterampilan terbukti efektif dalam menjawab kebutuhan lapangan kerja baru, terutama dalam menghadapi perubahan teknologi dan dinamika pasar kerja.
Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada desain, relevansi, dan keterhubungannya dengan kebutuhan industri.
“Jadi, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan industri, serta pendekatan yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar kerja untuk hasil yang optimal,” ujar Isna.
Sinergi dan Inovasi antar Sektor
Program pelatihan seperti Kartu Prakerja disebut memberikan dampak positif. Survei evaluasi tahun 2024 mencatat bahwa 92 persen peserta merasa keterampilannya meningkat.
Pelatihan digital pun mulai diperluas. Melalui platform Skillhub, Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan pelatihan gratis di bidang content creator, digital marketing, mobile application, hingga desain grafis yang dilengkapi sertifikasi kompetensi.
“Pemerintah telah membangun Sistem Informasi Pasar Kerja (SIAPkerja) melalui Perpres 68 Tahun 2022 dan Permenaker Nomor 5 Tahun 2024 sebagai upaya menyelaraskan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja,” terang Isna.
Ia juga menambahkan pentingnya pendekatan link and match melalui model seperti Pabrik Pembelajaran (TEFA) dan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri (FKLPI).
Selain pelatihan formal, Isna menggarisbawahi efektivitas micro-internships yang dapat memberikan pengalaman praktis langsung.
“Platform seperti Atelier memberikan akses bagi peserta untuk terlibat dalam proyek nyata dengan bimbingan mentor,” tambahnya.
Peran Strategis Perguruan Tinggi Bersama Pemerintah
Strategi pemberdayaan masyarakat, menurut Isna, harus dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Beberapa di antaranya seperti:
1. Pendidikan dan Pelatihan yang Relevan
• Pemerintah: Melalui program seperti Kartu Prakerja dan Balai Latihan Kerja (BLK). Pemerintah menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Program ini juga memberikan bantuan keuangan untuk peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan.
• Perguruan Tinggi: Perguruan tinggi dapat menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DU/DI) untuk memastikan kurikulum dan program magang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
• Sektor Swasta: Perusahaan dapat berperan aktif dalam memberikan pelatihan berbasis industri, magang, dan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja.
2. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
• Pemerintah: Menyediakan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan bisnis, dan pendampingan untuk pelaku UMKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru.
• Perguruan Tinggi: Dapat mendirikan inkubator bisnis dan pusat kewirausahaan untuk mendukung mahasiswa dan alumni dalam mengembangkan usaha mereka.
• Sektor Swasta: Perusahaan besar dapat menjalin kemitraan dengan UMKM untuk memperluas jaringan pasar dan meningkatkan kualitas produk melalui program kemitraan dan pembinaan.
3. Inovasi dan Teknologi Digital
• Pemerintah: Mendorong adopsi teknologi digital melalui program pelatihan dan penyediaan infrastruktur digital di daerah-daerah.
• Perguruan Tinggi: Mengembangkan kurikulum yang mencakup keterampilan digital dan teknologi informasi untuk mempersiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan industri 4.0.
• Sektor Swasta: Perusahaan teknologi dapat menyediakan pelatihan dan sertifikasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
4. Kolaborasi dan Sinergi Antar Pihak
Menurut dosen Program Studi Administrasi Publik itu, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengurangan pengangguran.
Lantas ia menjelaskan tentang realisasi kolaborasi ini melalui:
• Program Magang dan Sertifikasi: Penyelenggaraan program magang yang melibatkan dunia usaha dan industri untuk memberikan pengalaman kerja kepada peserta pelatihan.
• Konsultasi dan Pendampingan: Penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan bagi UMKM dan calon wirausahawan untuk membantu mereka dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing.
• Penyelarasan Kurikulum: Penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan industri untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar kerja.
Saat ditanya tentang pesan untuk lulusan perguruan tinggi dan angkatan kerja muda, Isna berpesan, “Di tengah bonus demografi yang kita hadapi sekarang, sebagai insan berdaya kaum muda harus benar-benar mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan.”
Ia menambahkan, “Pengangguran terbesar berasal dari kaum fresh graduate. Mempunyai pola pikir maju dan berdaya saing menjadi kriteria awal para pemuda dalam proses menghadapi polemik masalah ketenagakerjaan.”
Selain itu, mereka juga perlu mempersiapkan kemampuan dan kompetensi tambahan di luar ilmu yang diterima di perguruan tinggi menjadi wajib untuk dilakukan sebagai bekal dalam mencari pekerjaan maupun membuat lapangan pekerjaan baru.
Lihat juga: 10 Prospek Kerja Jurusan Teknik Elektro
Ia menekankan peran perguruan tinggi sebagai ‘pemasok’ SDM yang harus mampu berkolaborasi dengan industri.
“Perguruan tinggi harus mencetak generasi yang tak hanya siap kerja, tapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” pungkasnya.
Penulis: Romadhona S.
