Umsida.ac.id – Pembubaran pemutaran film dokumenter Pesta Babi “Kolonialisme di Zaman Kita” di sejumlah daerah memunculkan perdebatan baru mengenai kebebasan berekspresi, kekuatan film sebagai media komunikasi, hingga sensitivitas publik terhadap isu sosial dan politik.
Dosen Film Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), M Andi Fikri MIKom, menilai kontroversi yang muncul dari film tersebut tidak bisa dilepaskan dari kekuatan narasi dokumenter dalam membangun emosi dan opini publik.
Lihat juga: Viralnya Lagu Bayar Bayar Bayar, Ketika Protes Melalui Seni Lebih Dilirik
Menurutnya, film dokumenter bukan sekadar tontonan hiburan, melainkan medium yang mampu membuka ruang diskusi terhadap isu-isu yang selama ini jarang diketahui masyarakat luas.
Pesta Babi Punya Kekuatan Narasi yang Besar
Andi mencontohkan salah satu pembubaran pemutaran film garapan Dandhy Laksono dan Cypri Dale itu di beberapa daerah.
Menurutnya, keresahan yang muncul bukan semata karena judul film Pesta Babi, tetapi karena isu besar yang diangkat di dalamnya.
“Kalau melihat dari film Pesta Babi sendiri, headline dalam cerita ini sebenarnya masalah tanah, perebutan hak tanah yang dijadikan swasembada pangan sejak era Pak Harto sampai sekarang,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa film tersebut juga menyoroti proyek-proyek besar seperti pembukaan lahan untuk bioetanol dan perkebunan tebu di Papua yang terus berlanjut dari masa ke masa.
Menurut sineas Sidoarjo itu, film memiliki kekuatan naratif yang sangat besar karena mampu menyampaikan isu sosial, norma, hingga persoalan budaya melalui visual dan pengalaman emosional penonton.
“Film itu sebenarnya medium hiburan, tetapi dia punya kekuatan naratif ataupun persepsi yang lebih kuat untuk menyoroti isu sosial,” katanya.
Ia menambahkan bahwa sensitivitas masyarakat terhadap ras, agama, budaya, dan simbol tertentu membuat film dokumenter sering memicu reaksi lebih besar dibanding media komunikasi lainnya.
Jadi Bahan Kuat untuk Membentuk Opini Publik
Andi menilai pengaruh film terhadap opini publik sangat besar, terutama ketika pesan dalam film bertemu dengan pengalaman emosional penontonnya.
“Pesan dalam film itu masuk melalui pengalaman penonton, emosi, empati, bahkan kejadian dan trauma-trauma yang pernah dialami,” jelas Andi.
Menurutnya, film-film produksi Watchdoc, termasuk karya Dandhy Laksono, memang dikenal kuat dalam membangun memori publik melalui dokumentasi isu sosial di berbagai daerah Indonesia.
Ia menyebut karya seperti Indonesia Biru hingga Indonesia Baru menjadi contoh bagaimana dokumenter dapat memantik opini dan sudut pandang baru di masyarakat.
“Hal-hal yang ditemui di berbagai wilayah Indonesia itu akhirnya memantik opini baru dan pesan baru yang sangat relevan dengan kondisi sekarang,” ujarnya.
Karena itu, menurut Andi, tidak mengherankan jika film dokumenter seperti Pesta Babi memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Namun, Andi menegaskan bahwa kontroversi tidak selalu menjadi ukuran keberhasilan sebuah film.
Meski demikian, ia menilai film Pesta Babi berhasil membuka ruang yang sebelumnya tertutup bagi publik.
“Film ini berhasil membuka ruang yang rahasia, akhirnya banyak orang tahu tentang persoalan swasembada pangan dan pembukaan lahan di Papua,” katanya.
Ia juga mengaitkan fenomena ini dengan film dokumenter Sexy Killers yang sebelumnya juga menuai kontroversi karena mengangkat isu energi dan politik menjelang pemilu.
Simbol dan Judul Film Jadi Pemantik Sensitivitas Publik
Menurut Andi, salah satu hal yang membuat Pesta Babi menuai penolakan adalah penggunaan simbol, visual, dan judul yang dianggap sensitif oleh sebagian masyarakat.
“Mulai dari trailernya saja sudah kontroversi,” ujar Kepala Laboran Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial (FBHIS) Umsida itu.
Ia menjelaskan bahwa banyak masyarakat langsung bereaksi sebelum benar-benar menonton isi film secara utuh.
Padahal, lanjut Andi, film tersebut tidak hanya berbicara soal pesta adat, tetapi tentang perebutan lahan dan perubahan ruang hidup masyarakat Papua.
Dalam film tersebut, Pesta Babi digambarkan sebagai tradisi sakral masyarakat Papua yang kini mulai terancam akibat alih fungsi hutan dan lahan.
“Pesta Babi itu menjadi perayaan terakhir untuk menjaga adat mereka, karena hutan-hutan di sekitar sudah dialihfungsikan,” jelasnya.
Andi menilai masyarakat Indonesia saat ini sebenarnya sudah semakin kritis dalam membaca simbol-simbol dalam karya kreatif.
Namun, simbol yang terlalu sensitif tetap bisa memicu ketakutan atau penolakan dari kelompok tertentu.
Ia mengatakan film dokumenter semacam ini memang sengaja diputar dalam forum diskusi atau nonton bareng agar publik dapat memahami konteks yang lebih luas.
“Film ini punya ruang khusus sendiri agar kita bisa melihat dan menilai apa yang terjadi pada saudara kita di Indonesia Timur,” katanya.
Film sebagai Ruang Kritik dan Kebebasan Berekspresi
Sebagai dosen film dan seorang sineas, Andi memandang film sebagai medium seni sekaligus alat komunikasi yang tidak selalu bisa diposisikan sepenuhnya benar atau salah.
“Film itu medium seni dan alat komunikasi, jadi tidak bisa 100 persen benar dan tidak bisa 100 persen salah juga,” ujarnya.
Menurutnya, setiap sutradara memiliki sudut pandang dan kepentingan tertentu terhadap isu yang ingin disampaikan melalui filmnya.
Karena itu, ia menilai pembuat film juga harus siap menghadapi risiko ketika karya yang dibuat memicu kontroversi di ruang publik.
“Kalau kita membuat karya yang nantinya dikritisi atau memunculkan konflik, kita harus bertanggung jawab,” katanya.
Andi menyebut film ibarat “anak” bagi seorang sineas.
Ketika film sudah lahir dan dipublikasikan, pembuatnya harus siap menerima kritik, penolakan, maupun perdebatan yang muncul.
Meski demikian, ia menilai diskusi terhadap film tetap penting dilakukan agar masyarakat memiliki ruang memahami isu secara lebih utuh, bukan sekadar bereaksi terhadap potongan informasi atau simbol tertentu.
Lihat juga: Dosen Umsida Sebut Film Jumbo Sebagai Gebrakan Film Animasi yang Layak Dibanggakan
“Tujuan film seperti ini agar masyarakat Indonesia lebih paham terhadap hal-hal yang tidak pernah kita tahu, terutama tentang kondisi di Papua dan Indonesia Timur,” pungkasnya.(Romadhona)
Sumber: M Andi Fikri MIKom
