ormas kelola tambang

Muhammadiyah, Tambang, dan Perspektif UUD 1945

Umsida.ac.id – Setelah mengkaji ulang, akhirnya Muhammadiyah menerima izin pengelolaan tambang. Hal tersebut disampaikan pada acara konsolidasi nasional Muhammadiyah yang digelar di Universitas ‘Aisyiyah  Yogyakarta, (27-28/07/2024).

Sebelumnya, Nahdlatul Ulama (NU) terlebih dahulu menerima kelola izin tambang ini, sedangkan Muhammadiyah memilih mengkaji ulang tentang berbagai dampak yang ditimbulkan. Muhammadiyah menyoroti bahwa eksplorasi sumber daya alam harus mempertimbangkan keseimbangan ekologi dan kelestarian lingkungan hidup.

Baca juga: Dosen Ahli Umsida: Lebih Baik Tambang Dikelola Investor daripada Ormas

Muhammadiyah juga mendorong agar keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak tetapi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Sempat diperdebatkan

Kedua ormas terbesar di Indonesia ini tidak lepas dari kritikan keras banyak tokoh intelektual, termasuk yang berpolemik dengan para ormas penerima konsesi tambang.

Para pengkritik lain berpendapat bahwa ini mengabaikan prinsip moral yang lebih tinggi yaitu “dar’ul mafasid muqaddamu ‘ala jalbil mashalih” (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat). Mereka berargumen bahwa karena tambang telah terbukti merusak secara signifikan, maka dari perspektif etis, konsesi ini tidak dapat dibenarkan.

Para kritikus lainnya menegaskan fakta bahwa tambang batubara berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global dan kerusakan ekologis yang tidak sebanding dengan manfaat ekonominya. Mereka juga mengkritik pendekatan pragmatis yang dinilai mengabaikan prinsip-prinsip moral dan keadilan sosial.

Solusi pengelolaan tambang berkelanjutan
ormas kelola tambang
Ilustrasi: Pexels

Namun, konsesi tambang dapat dilakukan dengan mencari solusi yang berfokus pada prinsip keberlanjutan serta keadilan sosial. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil seperti:

1. Evaluasi Dampak Lingkungan dengan Teliti
  • Studi Komprehensif: studi komprehensif terhadap dampak lingkungan dan sosial dari tambang tersebut, melibatkan ahli lingkungan, ekonom, dan sosiolog. Hasil studi ini harus transparan dan tersedia untuk umum.
  • Reklamasi dan Restorasi: Jika konsesi tambang diterima, pastikan ada rencana reklamasi dan restorasi lingkungan yang jelas dan terjamin pelaksanaannya untuk meminimalkan dampak negatif.
2. Mengutamakan Teknologi Ramah Lingkungan
  • Teknologi Hijau: Gunakan teknologi tambang yang paling ramah lingkungan dan inovatif untuk mengurangi emisi dan kerusakan. Ini bisa termasuk teknologi untuk mengurangi debu, polusi air, dan degradasi tanah.
  • Energi Terbarukan: Pertimbangkan investasi dalam proyek energi terbarukan sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan daripada tambang batubara.
3. Keterlibatan Komunitas dan Transparansi
  • Partisipasi Masyarakat: Libatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pastikan mereka mendapatkan manfaat langsung dari aktivitas tambang, seperti lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur.
  • Transparansi: Pastikan ada transparansi penuh dalam kesepakatan konsesi, penggunaan dana, dan hasil dari tambang tersebut.
4. Pendidikan dan Pemberdayaan
  • Program Pendidikan: Gunakan dana yang diperoleh dari tambang untuk mendanai program pendidikan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat lokal, sehingga mereka memiliki alternatif selain bergantung pada industri tambang.
  • Pemberdayaan Organisasi: Fokus pada pemberdayaan internal NU, seperti yang diusulkan oleh Airlangga Pribadi, agar organisasi dapat mandiri tanpa harus bergantung pada proyek tambang.
5. Kebijakan dan Regulasi yang Ketat
  • Regulasi Pemerintah: Dorong pemerintah untuk menerapkan regulasi ketat terhadap operasi tambang, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan.
  • Kebijakan Berkelanjutan: Kembangkan kebijakan nasional yang mendorong investasi dalam ekonomi hijau dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Lihat Juga :  Dosen Ahli Umsida: Lebih Baik Tambang Dikelola Investor daripada Ormas
Pendekatan Etis yang Lebih Luas

Dengan menggabungkan pendekatan lingkungan yang berkelanjutan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta penerapan teknologi ramah lingkungan, kita dapat mencapai solusi yang lebih seimbang dan etis. 

Ini tidak hanya akan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan tambang tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonominya didistribusikan secara adil dan berkelanjutan.

Perspektif UUD 1945 dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
ormas kelola tambang
Ilustrasi: Pexels

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pasal ini menunjukkan bahwa negara memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya alam dengan tujuan utama untuk kemakmuran rakyat.

Pemberian Hak Pengelolaan Tambang kepada Ormas

Jika negara memberikan hak pengelolaan tambang kepada organisasi masyarakat (ormas), hal ini perlu dievaluasi dalam konteks kepatuhannya terhadap UUD 1945:

1. Penguasaan oleh Negara:

a. Negara harus tetap memegang kendali dan pengawasan atas pengelolaan sumber daya alam, meskipun hak operasional diberikan kepada pihak ketiga seperti ormas. Ini berarti bahwa kebijakan, regulasi, dan pengawasan harus berada di tangan negara.

b. Jika hak pengelolaan diberikan kepada ormas tanpa adanya kontrol dan pengawasan ketat dari negara, maka hal ini bisa dianggap menyalahi semangat Pasal 33 UUD 1945.

2. Kemakmuran Rakyat:

a. Pemberian hak pengelolaan kepada ormas harus benar-benar untuk tujuan kemakmuran rakyat. Jika hak pengelolaan tersebut lebih menguntungkan segelintir elite ormas atau pihak tertentu, maka hal ini bertentangan dengan tujuan dari Pasal 33 UUD 1945.

b. Manfaat dari tambang harus dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk masyarakat lokal yang terdampak oleh kegiatan tambang.

Baca juga: Prof Haedar Jelaskan Beratnya Jadi Pemimpin

Praktik dan Risiko
1. Praktik Transparan dan Akuntabel:

a. Jika ormas menerima hak pengelolaan tambang, proses pemberian hak tersebut harus transparan dan akuntabel. Setiap langkah harus melibatkan partisipasi publik dan diawasi oleh lembaga independen.

2. Pengawasan dan Regulasi:

a. Negara harus memastikan adanya regulasi ketat yang mengatur bagaimana ormas mengelola tambang. Ini termasuk regulasi lingkungan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi lokal.

b. Pengawasan rutin harus dilakukan untuk memastikan bahwa ormas menjalankan pengelolaan tambang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan.

Secara prinsip, memberikan hak pengelolaan tambang kepada ormas tidak secara langsung menyalahi UUD 1945 jika:

  • Negara tetap memegang kendali dan pengawasan penuh.
  • Pengelolaan tersebut benar-benar untuk kemakmuran rakyat dan bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
  • Proses pemberian hak tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Namun, tanpa pengawasan dan regulasi yang ketat, serta tanpa memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, kebijakan ini berisiko menyalahi semangat Pasal 33 UUD 1945.

Sumber: Dr Kumara Adji K

Berita Terkini

Dr Imam Fauji berpulang
Dr Imam Fauji Berpulang, Duka Mendalam Keluarga Besar Umsida
June 23, 2025By
KWU Umsida kembangkan wirausaha muda 4
Kembangkan Mahasiswa Jadi Wirausaha Muda, UKM KWU Umsida Gelar GROWPRENEUR
June 23, 2025By
peran pustakawan dalam perpustakaan 4
Kepala Perpustakaan Umsida Tekankan Peran Penting Pustakawan sebagai Mitra Riset Akademik
June 21, 2025By
quarter life crisis PKMU 25 4
Bahas Quarter Life Crisis, Puncak PKMU 2025 Hadirkan 2 Narasumber Ini
June 19, 2025By
Al Islam dan Kemuhammadiyahan_11zon
Puncak PKMU 2025: Al Islam dan Kemuhammadiyahan Tetap Harus Diterapkan Walau PKMU Usai
June 18, 2025By
SILASMA 2025
Jadi Tuan Rumah Munas dan SILASMA 2025, Umsida Perkuat Kolaborasi Perpustakaan Muhammadiyah Asyiyah
June 17, 2025By
Halal Center Umsida Dampingi Perusahaan Kosmetik 2
Halal Center Umsida Dampingi Sertifikasi Halal Produk Kosmetik, Telisik Kehalalan Bahan Impor
June 16, 2025By
Dakwah Terpadu di Desa Tarik 4
Sudah Berjalan 20 Tahunan, PCM dan Lurah Desa Tarik Harap Kerja Sama dengan Umsida Terus Terwariskan
June 9, 2025By

Riset & Inovasi

pemeriksaan gigi 1
Gelar Pemeriksaan Gigi Bumil, FKG Umsida Edukasi 22 Ibu untuk Jaga Kesehatan Gigi dan Mulut
June 24, 2025By
tanaman pionir Lumpur Sidoarjo 3
Peneliti Umsida Manfaatkan Tanaman Pionir Sebagai Agen Fitoekstraksi di Lumpur Sidoarjo
June 12, 2025By
FKG Umsida aktif di abdimas 1
Peran Aktif FKG Umsida Kepada Para Lansia, Edukasi Kesehatan Gigi di Usia Senja
June 12, 2025By
potensi Lumpur Sidoarjo 2
Temukan Potensi di Lumpur Sidoarjo, Peneliti Umsida Kolaborasi dengan PPLS
June 11, 2025By
Good Posture Jadi Fokus Fikes Umsida dalam Edukasi Pelajar SMA
Good Posture Jadi Fokus Fikes Umsida dalam Edukasi Pelajar SMA
June 3, 2025By

Prestasi

PTMA Mitra RisetMu Terbaik IV
Jadi PTMA Mitra RisetMu Terbaik IV, Umsida Buat Roadmap Sesuaikan Kampus Berdampak
June 23, 2025By
Umsida jadi lembaga program koding
Umsida Jadi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Program Koding dan KA
June 21, 2025By
konferensi internasional PBI Umsida
Mahasiswa PBI Umsida Raih Most Innovative Research di Konferensi Internasional
June 20, 2025By
Perpustakaan Umsida SILASMA 2025 1
Perpustakaan Umsida Raih Excellent Award di SILASMA 2025, Apresiasi Bidang Literasi dan Riset
June 19, 2025By
mahasiswa Psikologi raih perunggu di Pomprov III Jatim 2
Mahasiswa Umsida Raih Perunggu di Pomprov III Jatim, Dislokasi Tangan Kanan Jadi Motivasi
June 16, 2025By