ormas kelola tambang

Muhammadiyah, Tambang, dan Perspektif UUD 1945

Umsida.ac.id – Setelah mengkaji ulang, akhirnya Muhammadiyah menerima izin pengelolaan tambang. Hal tersebut disampaikan pada acara konsolidasi nasional Muhammadiyah yang digelar di Universitas ‘Aisyiyah  Yogyakarta, (27-28/07/2024).

Sebelumnya, Nahdlatul Ulama (NU) terlebih dahulu menerima kelola izin tambang ini, sedangkan Muhammadiyah memilih mengkaji ulang tentang berbagai dampak yang ditimbulkan. Muhammadiyah menyoroti bahwa eksplorasi sumber daya alam harus mempertimbangkan keseimbangan ekologi dan kelestarian lingkungan hidup.

Baca juga: Dosen Ahli Umsida: Lebih Baik Tambang Dikelola Investor daripada Ormas

Muhammadiyah juga mendorong agar keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak tetapi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Sempat diperdebatkan

Kedua ormas terbesar di Indonesia ini tidak lepas dari kritikan keras banyak tokoh intelektual, termasuk yang berpolemik dengan para ormas penerima konsesi tambang.

Para pengkritik lain berpendapat bahwa ini mengabaikan prinsip moral yang lebih tinggi yaitu “dar’ul mafasid muqaddamu ‘ala jalbil mashalih” (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat). Mereka berargumen bahwa karena tambang telah terbukti merusak secara signifikan, maka dari perspektif etis, konsesi ini tidak dapat dibenarkan.

Para kritikus lainnya menegaskan fakta bahwa tambang batubara berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global dan kerusakan ekologis yang tidak sebanding dengan manfaat ekonominya. Mereka juga mengkritik pendekatan pragmatis yang dinilai mengabaikan prinsip-prinsip moral dan keadilan sosial.

Solusi pengelolaan tambang berkelanjutan
ormas kelola tambang
Ilustrasi: Pexels

Namun, konsesi tambang dapat dilakukan dengan mencari solusi yang berfokus pada prinsip keberlanjutan serta keadilan sosial. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil seperti:

1. Evaluasi Dampak Lingkungan dengan Teliti
  • Studi Komprehensif: studi komprehensif terhadap dampak lingkungan dan sosial dari tambang tersebut, melibatkan ahli lingkungan, ekonom, dan sosiolog. Hasil studi ini harus transparan dan tersedia untuk umum.
  • Reklamasi dan Restorasi: Jika konsesi tambang diterima, pastikan ada rencana reklamasi dan restorasi lingkungan yang jelas dan terjamin pelaksanaannya untuk meminimalkan dampak negatif.
2. Mengutamakan Teknologi Ramah Lingkungan
  • Teknologi Hijau: Gunakan teknologi tambang yang paling ramah lingkungan dan inovatif untuk mengurangi emisi dan kerusakan. Ini bisa termasuk teknologi untuk mengurangi debu, polusi air, dan degradasi tanah.
  • Energi Terbarukan: Pertimbangkan investasi dalam proyek energi terbarukan sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan daripada tambang batubara.
3. Keterlibatan Komunitas dan Transparansi
  • Partisipasi Masyarakat: Libatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pastikan mereka mendapatkan manfaat langsung dari aktivitas tambang, seperti lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur.
  • Transparansi: Pastikan ada transparansi penuh dalam kesepakatan konsesi, penggunaan dana, dan hasil dari tambang tersebut.
4. Pendidikan dan Pemberdayaan
  • Program Pendidikan: Gunakan dana yang diperoleh dari tambang untuk mendanai program pendidikan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat lokal, sehingga mereka memiliki alternatif selain bergantung pada industri tambang.
  • Pemberdayaan Organisasi: Fokus pada pemberdayaan internal NU, seperti yang diusulkan oleh Airlangga Pribadi, agar organisasi dapat mandiri tanpa harus bergantung pada proyek tambang.
5. Kebijakan dan Regulasi yang Ketat
  • Regulasi Pemerintah: Dorong pemerintah untuk menerapkan regulasi ketat terhadap operasi tambang, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan.
  • Kebijakan Berkelanjutan: Kembangkan kebijakan nasional yang mendorong investasi dalam ekonomi hijau dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Lihat Juga :  Dosen Ahli Umsida: Lebih Baik Tambang Dikelola Investor daripada Ormas
Pendekatan Etis yang Lebih Luas

Dengan menggabungkan pendekatan lingkungan yang berkelanjutan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta penerapan teknologi ramah lingkungan, kita dapat mencapai solusi yang lebih seimbang dan etis. 

Ini tidak hanya akan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan tambang tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonominya didistribusikan secara adil dan berkelanjutan.

Perspektif UUD 1945 dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
ormas kelola tambang
Ilustrasi: Pexels

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pasal ini menunjukkan bahwa negara memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya alam dengan tujuan utama untuk kemakmuran rakyat.

Pemberian Hak Pengelolaan Tambang kepada Ormas

Jika negara memberikan hak pengelolaan tambang kepada organisasi masyarakat (ormas), hal ini perlu dievaluasi dalam konteks kepatuhannya terhadap UUD 1945:

1. Penguasaan oleh Negara:

a. Negara harus tetap memegang kendali dan pengawasan atas pengelolaan sumber daya alam, meskipun hak operasional diberikan kepada pihak ketiga seperti ormas. Ini berarti bahwa kebijakan, regulasi, dan pengawasan harus berada di tangan negara.

b. Jika hak pengelolaan diberikan kepada ormas tanpa adanya kontrol dan pengawasan ketat dari negara, maka hal ini bisa dianggap menyalahi semangat Pasal 33 UUD 1945.

2. Kemakmuran Rakyat:

a. Pemberian hak pengelolaan kepada ormas harus benar-benar untuk tujuan kemakmuran rakyat. Jika hak pengelolaan tersebut lebih menguntungkan segelintir elite ormas atau pihak tertentu, maka hal ini bertentangan dengan tujuan dari Pasal 33 UUD 1945.

b. Manfaat dari tambang harus dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk masyarakat lokal yang terdampak oleh kegiatan tambang.

Baca juga: Prof Haedar Jelaskan Beratnya Jadi Pemimpin

Praktik dan Risiko
1. Praktik Transparan dan Akuntabel:

a. Jika ormas menerima hak pengelolaan tambang, proses pemberian hak tersebut harus transparan dan akuntabel. Setiap langkah harus melibatkan partisipasi publik dan diawasi oleh lembaga independen.

2. Pengawasan dan Regulasi:

a. Negara harus memastikan adanya regulasi ketat yang mengatur bagaimana ormas mengelola tambang. Ini termasuk regulasi lingkungan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi lokal.

b. Pengawasan rutin harus dilakukan untuk memastikan bahwa ormas menjalankan pengelolaan tambang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan.

Secara prinsip, memberikan hak pengelolaan tambang kepada ormas tidak secara langsung menyalahi UUD 1945 jika:

  • Negara tetap memegang kendali dan pengawasan penuh.
  • Pengelolaan tersebut benar-benar untuk kemakmuran rakyat dan bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
  • Proses pemberian hak tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Namun, tanpa pengawasan dan regulasi yang ketat, serta tanpa memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, kebijakan ini berisiko menyalahi semangat Pasal 33 UUD 1945.

Sumber: Dr Kumara Adji K

Berita Terkini

Pelatihan Hidroponik
Buat Pelatihan Hidroponik kepada 126 Siswa, Agroteknologi Umsida Dorong Kesadaran Generasi Muda
November 21, 2024By
Tapak Suci Umsida Raih 3 Emas dan Perolehan Pesilat Terbaik
Kado Manis Awal Periode, Tapak Suci Umsida Raih 3 Emas dan Peroleh Pesilat Terbaik
November 20, 2024By
Dosen Umsida Ini Kembali Rain Prestasi
Membanggakan, Dosen Umsida Berprestasi Ini Kembali Terima Penghargaan
November 17, 2024By
Dosen Umsida Ini Raih Penghargaan Publikasi Ilmiah Award 2023-2024, 3 Kategori Sekaligus
Dosen Umsida Ini Raih Penghargaan Publikasi Ilmiah Award, 3 Kategori Sekaligus
November 16, 2024By
Mahasiswi Umsida dengan Puluhan Prestasi di Akademik dan Olahraga
Menginspirasi! Perjalanan Wardha Hani Aulia, Mahasiswi Umsida dengan Puluhan Prestasi
November 14, 2024By
Ini Strategi Dosen Umsida Bersama Mahasiswanya, Atasi Penurunan Minat Belajar PAI
Ini Strategi Dosen Umsida Bersama Mahasiswanya, Atasi Penurunan Minat Belajar PAI
November 12, 2024By
Duta FPIP Umsida 2025: Mencari Wajah Baru yang Menginspirasi!
Duta FPIP Umsida 2025: Mencari Wajah Baru yang Menginspirasi!
November 11, 2024By
Mahasiswa Umsida
Inilah Peraih Juara 2 News Anchor Dalam Ajang KPI 2024 Tingkat Internasional
November 10, 2024By

Riset & Inovasi

Interactive Books, Mampu Dorong Komunikasi dan Kolaborasi Siswa
Interactive Books, Mampu Dorong Komunikasi dan Kolaborasi Siswa
September 16, 2024By
ekonomi sirkular
Dosen Umsida Beri Pelatihan Penerapan Manajemen Usaha Berbasis Ekonomi Sirkular pada Proses Produksi Pangan Halal
September 14, 2024By
Pembelajaran Melalui E-Modul (4)
Umsida Dorong Inovasi Pembelajaran Melalui E-Modul Literasi Berbasis Etnopedagogi
September 11, 2024By
Mesin Perajang dan Pengaduk Sambal
Inovasi Mesin Perajang dan Pengaduk Sambal Otomatis 3 Dosen Umsida
September 8, 2024By
legalitas BUMDesa
Tim Abdimas Umsida Akan Urus 5 Legalitas BUMDesa di 2 Kabupaten Usai Bantu 2 Desa Ini
August 29, 2024By

Prestasi

flash card kodifikasi
Laboran MIK Umsida Buat 107 Flash Card untuk Permudah Mahasiswa Pelajari Kodifikasi
November 19, 2024By
Cerita Dosen Umsida Jadi Panelis Debat Calon Walikota Mojokerto
November 18, 2024By
Mannequin Acupressure point
Buat Mannequin Acupressure Point with LED Indicator, Laboran Kebidanan Umsida Lolos Kilab 2024
November 14, 2024By
Mahasiswa Umsida Raih Juara 1 Dalam Ajang Internasional The 5 Borneo Global Summer Camp
Mahasiswa Umsida Raih Juara 1 Dalam Ajang Internasional The 5 Borneo Global Summer Camp
November 7, 2024By
Mahasiswa Umsida Raih Juara Internasional
Kompetisi Pertama Langsung Raih Juara 1 Tingkat Internasional
November 6, 2024By