kekerasan terhadap perempuan

Perlindungan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Belum Maksimal, Menurut Riset Dosen Umsida

Umsida.ac.id – Dewasa ini, ruang publik dan perempuan seakan-akan menjadi dua hal yang kerap dikaitkan dengan kejadian pelecehan seksual terhadap perempuan. Ada beberapa aktivis, pegiat, ataupun kelompok yang aktif dalam menyuarakan hak asasi perempuan turut memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual di ruang publik.

Dalam penelitian dosen program studi hukum Universitas Muhammadiyah yakni Emi Rosmawati SH MH, akan menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual yang dilakukan di ruang publik.

Lihat juga: Dosen Umsida Tentang Siswa SD Buta Akibat Dicolok Kakak Kelas, Harap Edukasi Gender Ditegaskan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual di ruang publik dengan menggunakan metode hukum normatif atau penelitian doktrinal.

Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan untuk memberikan pengayoman kepada seseorang yang telah dirugikan oleh pihak lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan dan pelecehan seksual

Pada awalnya kekerasan seksual hanya berupa kekerasan fisik saja, meskipun akibatnya juga berpengaruh terhadap psikologis korban. Kekerasan fisik bersifat umum mengenai korban secara gender, kekerasan yang merujuk kepada gender biasanya selalu perempuan selalu menjadi korban.

Sedangkan pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan, mengacu pada perbuatan yang bernuansa seksual yang diutarakan melalui kontak fisik atau non fisik, yang bertujuan kepada bagian tubuh seksualitas seseorang. 

Perbuatan ini diantaranya siulan, main mata, komentar ataupan perkataan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi serta keinginan seksual, colekan, sentuhan, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual. Akibatnya akan menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung atau merasa direndahkan martabatnya, dan kemudian hingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan.

Pelecehan Seksual di Ruang Publik

Permasalahan pelecehan seksual sudah banyak terjadi, terutama dalam lingkungan kerja. Pelaku pelecehan seksual umumnya tidak menyadari bahwa candaan terhadap korban pelecehan itu merupakan perilaku mereka yang menjurus kepada tindakan pelecehan.

Pelecehan seksual di tempat umum biasanya mempunyai ciri-ciri berupa ujaran, isyarat, dan tindakan yang tidak diinginkan dan dipaksakan kepada seorang di ruang publik tanpa persetujuan mereka. Hal ini didasarkan pada jenis kelamin, gender, ekspresi seksual, atau orientasi seksual dengan tujuan membuat yang dilecehkan merasa terganggu, terhina, marah dan takut. 

Lihat juga: Simak 3 Poin yang Harus Dimiliki Mahasiswa dalam Menghadapi Teknologi

kekerasan terhadap perempuan
Peraturan perlindungan perempuan

Beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan kekerasan terhadap perempuan, diantaranya:

  • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984. UU ini mengatur tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. 
  • Undang-Undang No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia
  • Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 mengenai pengarusutamaan Gender 
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Namun undang-undang tersebut belum maksimal. Karena menurut laporan tahunan dari Komnas Perempuan, kekerasan terus meningkat seiring dengan semakin tingginya angka pelecehan seksual

Disahkannya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) diharapkan mampu menjawab akan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan tindak pidana pelecehan seksual yang semakin meningkat di Indonesia. 

Upaya-upaya untuk mendorong korban kekerasan seksual/pelecehan seksual untuk berani bicara dan melapor. Maka dalam UU TPKS diatur mekanisme yang memberikan kemudahan kepada korban pelecehan seksual.

Masalah sistem hukum dalam melindungi korban

Agar sistem hukum bisa berjalan dengan maksimal, diperlukan adanya substansi hukum. Substansi hukum merupakan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah hukum.

Substansi hukum terdiri dari dua macam, yakni hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil berisi peraturan yang mengatur perbuatan yang termasuk pelanggaran atau kejahatan, unsur tindak pidana, serta sanksi yang dijatuhkan. Sedangkan hukum formil adalah peraturan yang digunakan untuk melakukan penegakan hukum materiil. 

Lihat juga: Yuk Kenali Gejala, Penyebab, dan Cara Pengobatan Kanker Tulang dari Pakar Umsida

Nah, kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang termasuk dalam hukum formil dan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tapi faktanya, pelecehan seksual di ruang publik bersifat verbal, ini tidak sesuai dengan hukum materiil. Di dalam KUHP maupun UU TPKS hanya mengatur tentang pelecehan seksual yang bersifat fisik sehingga pasal yang dapat diterapkan pada pelecehan seksual di ruang publik adalah pasal perbuatan tidak menyenangkan, bukan kekerasan atau pelecehan seksual.

Oleh karena itulah, dalam riset ini bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual di ruang publik belum maksimal. Peraturan perundang – undangan yang ada tidak sepenuhnya mendukung terlindunginya korban.

Sumber: Emy Rosnawati SH MH

Penulis: Romadhona S

Berita Terkini

Mahasiswa Umsida Explore Budaya dan Sejarah Thailand
Mahasiswa Umsida Explore Budaya dan Sejarah Thailand
July 17, 2024By
Umsida Beri Pelatihan Strategi Bisnis Kepada 30 Pelaku UMKM
Umsida Beri Pelatihan Strategi Bisnis Kepada 30 Pelaku UMKM
July 15, 2024By
PIPA Umsida di Kongres PPII 2024
Ikuti Kongres PPII, PIPA Umsida Siapkan Science Education Journal Sinta 2
July 15, 2024By
KKN-T Dimulai, Warek 1 Beri 3 Amanah Penting
KKN-T Dimulai, Warek 1 Umsida Beri 3 Amanah Penting!
July 14, 2024By
447 Mahasiswa KKN-T Siap Mengabdi di Desa dan Ranting
447 Mahasiswa KKN-T Siap Mengabdi di Desa dan Ranting
July 13, 2024By
Umsida dan BPS Sidoarjo
Tindak Lanjut Pojok Statistik, BPS Sidoarjo dan Umsida Perpanjang Kerja Sama
July 12, 2024By
antusias peserta baitul arqom
Keseruan Baitul Arqom Umsida, Kegiatannya Penuh Daging
July 12, 2024By
Struktural IKA Umsida Telah Dikukuhkan: 1 Alumni Berdayakan 1 Mahasiswa
IKA Umsida Siap Berdayakan Mahasiswa di Dunia Industri
July 11, 2024By

Riset & Inovasi

PPK Ormawa desa Sawohan
Tim PPK Ormawa Umsida Siap Mengabdi di Desa Sawohan
July 6, 2024By
FGD pembelajaran digital
FGD P3D Teknik Elektro: Nantinya, E-Learning Tak Hanya Berbentuk PPT Saja
July 4, 2024By
riset tentang bunga Bougenville
Tim PKM Umsida Olah Bunga Bougenville Jadi Sumber Antioksidan dan Pewarna Alami
June 27, 2024By
olahan kulit pisang dan umbi ganyong
Tim PKM Umsida Olah Kulit Pisang dan Umbi Ganyong Sebagai Pengganti Tepung
June 26, 2024By
prostitusi online
Prostitusi Online, Apa Karena Budaya Barat? Ini Kata Studi
May 26, 2024By

Prestasi

briket cangkang kelapa sawit
Olah Limbah Cangkang Kelapa Sawit, Mahasiswa Umsida Juara 2 Lomba Nasional
July 17, 2024By
IMEI Umsida
Rektor Umsida Sambut Hangat Kepulangan Sang Juara, Ini Pesannya
July 16, 2024By
IMEI Umsida juara 1
Tim IMEI Umsida Juara 1 Shell Eco Marathon, Kalahkan 30 Kampus Top Dunia
July 8, 2024By
PPK Ormawa Umsida
15 Mahasiswa PPK Ormawa Umsida Buat Saung Sinau di Desa Pelosok Sidoarjo
June 2, 2024By
Milad PWMU.CO
Raih Juara 3 AUM dengan Berita Terbanyak, Umsida Semakin Giat Menulis
May 19, 2024By