Umsida.ac.id – Untuk menciptakan sistem pendidikan yang baik di Indonesia diperlukan inovasi. Maka dari itu, Laboratorium Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan Publik Program Studi (Prodi) Administrasi Publik (AP) Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) mengadakan Diskusi Ilmiah dengan tema Merespon Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi, Senin (15/11).
Diskusi Ilmiah tersebut menghadirkan pembicara yakni Adam Rusydi SPd (Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, dan Lailul Mursyidah MAP (Ketua prodi (Kaprodi) Administrasi Publik).
Lebih lanjut, Kebijakan di masa pandemi pastinya mengalami penurunan, dampak yang dihasilkan sangatlah luas hingga berbagai sektor seperti Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi (PT), perlu membutuhkan kebijakan pendidikan yang layak di masa pandemi.
Selanjutnya, pada kesempatannya,Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Adam Rusydi SPd menjelaskan kebijakan Pendidikan di masa Pandemi. “Dampak pandemi Covid-19 hampir terasa di semua sektor salah satunya adalah peran orang tua. orang tua merasakan menjadi guru di rumah masing-masing, hal itu membuat keresahan bagi kaum orang tua yang memiliki anak yang perlu bimbingan guru di sekolah,” ujarnya.
Tidak hanya itu, dalam kebijakan pendidikan di masa pandemi ini mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat umum serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya memenuhi layanan pendidikan selama pandemi covid-19.
Selanjutnya, pada kesempatannya, kaprodi Administrasi Publik Lailul Mursyidah MAP mengungkapkan kebijakan pendidikan di Umsida sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi. “Kebijakan umsida dibuat memang untuk mendukung tri dharma perguruan tinggi agar lebih efektif. Banyak hikmah dari hadirnya covid-19, kita dapat memanfaatkan dan memanfaatkan sarana prasarana agar dapat merespon kebijakan pemerintah pada masa pandemi,” tuturnya.
Selain itu, ia juga menjelaskan tantangan dalam melaksanakan kebijakan pendidikan. “Tantangan menjaga transfer pengetahuan dan transfer nilai menjadi poin penting dalam peningkatan kualitas seluruh elemen pendidikan, misalnya transfer nilai, di masa pandemi sangat sulit dalam mengakurasikan nilai, yang mana nilai tersebut setara dengan proses belajar-mengajar, dan penyampaian ilmu yang kurang stabil,” terangnya.
Acara tersebut diakhiri dengan kesimpulan moderator, Ilmi Usrotin Choiriyah MAP memberikan kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan harus sinergi. “Untuk menghadapi pandemi di berbagai program, diharapkan dari semua sektor juga ikut serta menerapkan program tersebut, dan bekerjasama untuk menciptakan sistem pendidikan unggul di masa depan,” pungkasnya.
Penulis : Dea Marista
Edit : Muhammad Asrul Maulana
