Umsida.ac.id – Tepat pada 20 Oktober 2024, Indonesia memasuki babak baru dengan pelantikan presiden Prabowo Subianto didampingi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Indonesia periode 2024 – 2029.
Pasangan Prabowo Gibran membawa harapan besar bagi sebagian masyarakat, terutama terkait kolaborasi antara seorang politisi berpengalaman dengan pemimpin muda yang berpotensi membawa inovasi.
Namun, tak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan Prabowo Gibran juga menghadapi tantangan serta kritik dari berbagai kalangan.
Lihat juga: 6 Calon Menteri dan Wamen Prabowo Berasal dari Muhammadiyah, Ini Kata Rektor Umsida
Tantangan Pemerintahan Prabowo Gibran
Dalam hal ini, terdapat beberapa hal penting yang perlu segera diperhatikan oleh pemerintahan baru ini.
Pertama, isu lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Prabowo dalam pidato perdananya menekankan kekayaan alam Indonesia, tetapi belum menguraikan secara detail bagaimana ia akan menangani isu kerusakan lingkungan yang terus mengancam.
Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, kebijakan yang pro-lingkungan harus menjadi prioritas, bukan hanya dalam retorika tetapi juga dalam implementasi konkret.
Mengingat komitmen Indonesia pada Paris Agreement, tantangan terbesar adalah menyeimbangkan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dengan perlindungan lingkungan.
Kedua, dari segi tata kelola, pemerintah Prabowo – Gibran diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan bersih.
Harapan pada Pemerintahan Prabowo Gibran
Sejumlah kritik yang muncul berkaitan dengan masa lalu Prabowo yang kerap dikaitkan dengan isu-isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan otoritarianisme.
Oleh karena itu, ada harapan besar agar pemerintahan ini dapat menunjukkan komitmen kuat terhadap penegakan hukum dan demokrasi.
Gibran dan Isu Dinasti Politik
Tidak hanya itu, Gibran, sebagai figur muda, diharapkan dapat menginspirasi birokrasi yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda yang semakin kritis.
Namun, salah satu kritik utama terhadap pemerintahan ini adalah soal legitimasi politik Gibran yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk “dinasti politik.”
Banyak yang menilai bahwa karir politiknya yang begitu cepat menanjak, didukung oleh pengaruh keluarga. Kritik ini perlu dijawab dengan bukti nyata dari kinerjanya di dalam pemerintahan, bukan sekadar narasi.
Ditambah lagi warganet yang mengaitkan dirinya dengan akun @fufufafa di kaskus yang berdampak negatif bagi dirinya.
Terakhir, kolaborasi antara Prabowo Gibran juga harus membuktikan bahwa pemerintahan ini tidak hanya mampu menjaga stabilitas, tetapi juga melakukan reformasi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan teknologi.
Harapan publik yang tinggi terhadap pemerintahan ini harus diimbangi dengan langkah-langkah nyata yang menghasilkan perubahan positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Pemerintahan Prabowo Gibran menghadapi ekspektasi dan kritik yang besar. Mereka harus membuktikan bahwa kolaborasi antar-generasi ini dapat menghadirkan pemerintahan yang efektif, berorientasi pada keadilan sosial, dan peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.
Lihat juga: Rektor Umsida: Kader Muhammadiyah Tidak Akan Tergerus Arus Politik
Masyarakat memiliki peran penting untuk terus mengawasi dan mendukung kebijakan yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Penulis: Kumara Adji K.
