Umsida.ac.id – Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (IMM Umsida) bersama PC IMM Sidoarjo menggelar aksi turun ke jalan bertajuk “Tata Ulang Indonesia” pada Kamis pagi, (18/6/2026).
Aksi tersebut diawali dengan konsolidasi massa di Halaman PDM Sidoarjo.
Setelah itu, mahasiswa bergerak longmarch dari kawasan Umsida menuju Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Lihat juga: BEM Umsida Turut Kawal 25 Tuntutan BEM PTMAI Zona V kepada DPRD Jawa Timur
Massa aksi datang membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan persoalan nasional dan daerah.
Di DPRD Sidoarjo, mereka diterima jajaran komisi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
IMM Umsida Bawa Aspirasi Rakyat
Koordinator lapangan aksi, Fiki, mengatakan aksi tersebut menjadi bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik.
“IMM Umsida turun ke jalan karena melihat ada persoalan yang tidak bisa dibiarkan. Mahasiswa harus hadir bersama rakyat ketika kebijakan negara mulai menjauh dari rasa keadilan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa aksi turun ke jalan bukan sekadar pengerahan massa.
Menurut Fiki, gerakan mahasiswa harus menjadi ruang penyadaran publik sekaligus pengingat bagi pemerintah.
“Kami datang membawa aspirasi, bukan kegaduhan. Jalan ini kami pilih karena suara rakyat harus terus disampaikan, terutama ketika banyak persoalan belum dijawab dengan serius,” tegasnya.
Ketua Korkom IMM Umsida, Gulam Saifulloh menyampaikan bahwa keterlibatan kader IMM Umsida dalam aksi ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak boleh kehilangan kepekaan sosial.
“IMM harus tetap menjadi gerakan intelektual yang berpihak kepada rakyat. Kampus bukan menara gading. Dari ruang akademik, mahasiswa harus mampu membaca masalah, lalu turun mengawal perubahan,” katanya.
6 Tuntutan Disampaikan ke DPRD Sidoarjo
Dalam aksi tersebut, IMM Umsida bersama PC IMM Sidoarjo menyampaikan enam poin tuntutan.
Pertama, menuntut pemerintah mengevaluasi serta memberhentikan program MBG.
Program tersebut dinilai perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.
Kedua, mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberi jaminan perlindungan kepada buruh dari ancaman pemutusan hubungan kerja akibat pelemahan rupiah terhadap industri manufaktur lokal.
Ketiga, mendesak pemerintah melakukan operasi pasar secara berkala untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Langkah ini dinilai penting agar masyarakat tidak semakin terbebani oleh kenaikan harga.
Keempat, mendesak DPRD Sidoarjo menghentikan Program KDMP Sidoarjo.
Program tersebut dinilai berpotensi menambah beban pemerintahan desa. IMM meminta pembangunan pendidikan lebih diprioritaskan.
Kelima, meminta DPRD Sidoarjo transparan mengenai hubungan kelembagaan dengan Polresta Sidoarjo.
Transparansi itu diperlukan agar hubungan antarlembaga tetap berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Keenam, mendesak DPRD Kabupaten Sidoarjo menyatakan dukungan terhadap percepatan pengesahan UU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi.
Ketua DPRD Sidoarjo Tanggapi Massa Aksi
Ketua DPRD Sidoarjo, H Abdillah Nasih, menerima aspirasi mahasiswa dalam dialog bersama jajaran komisi.
Ia menyampaikan bahwa kritik mahasiswa merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
“Teman-teman mahasiswa harus terus bergerak bersama rakyat. Aspirasi seperti ini penting untuk perbaikan, selama disampaikan dengan cara yang baik dan tetap dalam koridor yang benar,” ujarnya.
Ia juga menanggapi tuntutan terkait evaluasi program pemerintah dan stabilitas harga.
Menurutnya, tidak semua persoalan bisa dilepaskan dari kondisi global, tetapi pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab melakukan langkah konkret.
“Kita tidak bisa menyalahkan semua persoalan pada kondisi global. Tetapi yang bisa dilakukan adalah berpikir global dan bertindak lokal. Program yang bermasalah harus dievaluasi, dan jika ada temuan di lapangan, harus dikawal bersama,” katanya.
Terkait harga kebutuhan pokok, ia menyebut operasi pasar perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga.
“Pemerintah perlu melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga. Aparat dan penegak hukum juga perlu mengawasi agar tidak ada penimbunan yang merugikan masyarakat,” ungkapnya.
Ketua PC IMM Sidoarjo, Immawan Satria Buana menegaskan bahwa aksi tersebut tidak berhenti setelah aspirasi diterima DPRD.
“Kami akan terus mengawal tuntutan ini. DPRD tidak cukup hanya menerima aspirasi, tetapi harus meneruskan dan menindaklanjuti sesuai kewenangan,” ujarnya.
Lihat juga: BEM dan DPM Umsida Sampaikan Keresahan Kesejahteraan Masyarakat ke DPRD Sidoarjo
Aksi “Tata Ulang Indonesia” ditutup dengan penegasan komitmen IMM Umsida untuk menjaga cita-cita reformasi, memperkuat demokrasi, dan memastikan kebijakan publik berpihak kepada rakyat.(Wafi)
