Umsida.ac.id – Jutaan lulusan perguruan tinggi memasuki pasar kerja setiap tahun, namun banyak yang terdampar dalam penantian panjang.
Masalahnya bukan pada kecerdasan mereka — melainkan pada sistem yang melahirkan mereka.
Kini, ada yang mengusulkan solusi dengan menutup program studi. Tapi benarkah itu jawabannya?
Lihat juga: 1.096 Lulusan Umsida Dikukuhkan pada Wisuda Ke-46 Semester Ganjil 2025/2026
Setiap Juli, jutaan keluarga di Indonesia menyaksikan momen yang sama: seorang anak berbalut toga, senyum mengembang di wajah, ijazah tergenggam erat.
Namun di balik euforia wisuda itu, tersimpan sebuah pertanyaan yang semakin berat: lalu, mau ke mana?
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan fenomena yang menggelisahkan.
Tingkat pengangguran terbuka dari kalangan diploma dan sarjana terus bertengger di angka yang jauh dari sepele — mencapai 9,7 persen dari total pengangguran nasional.
Paradoksnya, justru mereka yang menghabiskan waktu empat tahun atau lebih di bangku kuliah kerap lebih lama menganggur dibanding lulusan sekolah menengah.
“Kita tidak sedang kekurangan sarjana. Kita sedang kekurangan lulusan yang siap bekerja — dan itu adalah dua hal yang berbeda.” – PERSOALAN INTI YANG PERLU DIAKUI BERSAMA
Gelar Penting bagi Lulusan, Tapi Tidak Cukup
Selama bertahun-tahun, narasi yang kita tanamkan kepada generasi muda adalah: masuk perguruan tinggi, raih gelar, dan dunia akan terbuka.
Narasi itu tidak salah sepenuhnya, namun kini ia tidak lagi utuh. Dunia kerja telah berubah dengan kecepatan yang melampaui ritme pembaruan kurikulum kampus.
Industri digital, kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan sektor jasa berbasis data membutuhkan jenis kompetensi yang berbeda dari yang selama ini diajarkan di kelas-kelas konvensional.
Sementara itu, kurikulum banyak program studi masih berjalan seperti mesin tua — kokoh dalam tradisi, namun kedodoran menghadapi kebutuhan zaman.
Yang semakin memperparah keadaan adalah luasnya jurang antara harapan dan kenyataan. Seorang lulusan manajemen mungkin membayangkan dirinya langsung menjabat posisi strategis, sementara lowongan yang tersedia menuntut dua hingga tiga tahun pengalaman.
Ekspektasi yang tak bertemu kenyataan ini bukan semata kelemahan individu — ia adalah produk dari sistem yang mendidik tanpa cukup menghubungkan.
Tiga Akar yang Perlu Dicabut
Pertama, ada silo akademik yang mengakar kuat.
Banyak perguruan tinggi masih beroperasi dalam menara gading — riset dikerjakan untuk jurnal, bukan untuk industri; dosen mengajar dari buku teks, bukan dari pengalaman lapangan; kurikulum didesain oleh akademisi, bukan bersama praktisi. Kerja sama kampus-industri yang bermakna masih terlalu langka.
Kedua, budaya “kejar ijazah” yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
Ketika nilai akhir dan nama universitas dianggap lebih penting daripada portofolio dan kompetensi nyata, maka yang lahir adalah lulusan yang pandai melewati ujian namun gagap menghadapi tantangan riil pekerjaan.
Ketiga, sempitnya kapasitas lapangan kerja formal.
Pertumbuhan jumlah sarjana jauh melampaui pertumbuhan sektor yang mampu menyerapnya.
Jika tidak ada terobosan serius dalam mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja baru, maka reformasi apapun di sisi pendidikan hanya akan menghasilkan antrian yang lebih panjang di depan pintu yang sama.
“Reformasi kurikulum tanpa ekosistem wirausaha sama seperti memperbaiki keran tanpa memperluas pipanya.”— TITIK KRITIS YANG KERAP DIABAIKAN PEMBUAT KEBIJAKAN
Solusi yang Terasa Masuk Akal, Namun Tidak Solutif
Di tengah kegelisahan itu, muncul sebuah wacana yang terdengar logis di permukaan: tutup saja program studi yang lulusannya banyak menganggur.
Jika prodi Ilmu Perpustakaan, Filsafat, atau Sastra Daerah dianggap tak menghasilkan tenaga kerja yang terserap industri, mengapa tidak dihapus saja dari peta perguruan tinggi Indonesia?
Logika itu menarik. Sayangnya, ia salah besar.
Menutup program studi berdasarkan tingkat serapan kerja jangka pendek adalah seperti menutup perpustakaan karena tidak banyak orang meminjam buku — sambil lupa bahwa perpustakaan itu adalah tempat di mana pikiran-pikiran besar dilahirkan.
Ukuran keberhasilan pendidikan tidak bisa semata-mata diringkas dalam satu kolom spreadsheet bertajuk “persentase lulusan yang langsung bekerja.”
Mengapa Penutupan Prodi Bukan Solusi?
Wacana penutupan program studi dengan penyerapan kerja rendah mengandung beberapa kekeliruan mendasar yang perlu dicermati sebelum dijadikan kebijakan.
Pertama, ia mengukur nilai pendidikan semata dari kecepatan seseorang mendapat pekerjaan — mengabaikan kontribusi jangka panjang ilmu humaniora, sosial, dan seni terhadap demokrasi, budaya, dan kohesi sosial bangsa.
Kedua, keputusan penutupan yang terburu-buru mengorbankan ribuan mahasiswa aktif dan dosen yang telah membangun karier akademik selama puluhan tahun — tanpa jaminan transisi yang adil.
Ketiga, negara-negara maju seperti Jerman, Prancis, dan Jepang justru mempertahankan prodi-prodi “kurang laku” itu karena memahami bahwa inovasi dan identitas budaya tidak bisa ditumbalkan demi efisiensi pasar semata.
Yang lebih mengkhawatirkan, kebijakan penutupan prodi kerap lahir dari data yang dangkal.
Tingkat pengangguran lulusan suatu program studi tidak semata-mata mencerminkan kualitas prodi tersebut — ia juga mencerminkan kondisi ekonomi nasional, keterampilan soft skill mahasiswanya, dan sempitnya jaringan alumni.
Menghukum sebuah disiplin ilmu atas persoalan yang bersumber dari banyak faktor adalah kekeliruan logika yang mahal.
Bayangkan seorang lulusan Sastra Indonesia yang juga mahir menulis konten digital, memahami SEO, dan mampu berkomunikasi lintas budaya.
Di tangan yang tepat, latar belakang humaniora justru menjadi keunggulan kompetitif di era ekonomi kreatif.
Yang dibutuhkan bukan penghapusan prodinya — melainkan jembatan yang lebih kokoh antara ilmu yang dipelajari dengan kebutuhan zaman.
“Menutup prodi karena lulusannya menganggur adalah seperti melarang hujan karena ada yang tidak membawa payung. Masalahnya bukan pada hujannya.”— ANALOGI ATAS KEBIJAKAN YANG SALAH SASARAN
Dari Tiga Aktor, Satu Tanggung Jawab
Solusinya tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja.
Pemerintah perlu memperkuat kebijakan link and match yang selama ini lebih banyak berhenti di tataran retorika.
Insentif nyata bagi perusahaan yang membuka magang bermakna, subsidi pelatihan vokasional berbasis kompetensi, serta regulasi yang mendorong kampus berkolaborasi dengan industri adalah langkah-langkah yang sudah lama menunggu eksekusi.
Perguruan tinggi, di sisi lain, harus berani melepas kenyamanan kurikulum yang tak pernah diperbarui.
Memasukkan dosen dari kalangan praktisi, membangun pusat karir yang aktif — bukan sekadar papan pengumuman lowongan — serta mendirikan inkubator bisnis yang sungguh-sungguh berfungsi adalah investasi jangka panjang yang hasilnya nyata.
Mahasiswa pun tak bisa sekadar menunggu.
Di era ketika portofolio berbicara lebih keras dari transkrip nilai, membangun proyek nyata, mengikuti kompetisi, berjejaring dengan profesional, dan mengasah keterampilan digital sejak semester pertama bukan lagi pilihan — ia adalah keharusan.
Evaluasi yang Tak Boleh Berhenti
Yang membedakan respons yang baik dari yang sekadar reaktif adalah kemauan untuk terus mengevaluasi.
Kebijakan yang digulirkan hari ini perlu diukur dampaknya bulan depan, tahun depan, dan lima tahun ke depan.
Jika hasilnya belum sesuai, siklus analisis harus diulang — amati lagi kondisi lapangan, pahami akar barunya, putuskan strategi yang lebih tepat, lalu bertindak kembali.
Wacana penutupan prodi boleh jadi lahir dari niat yang baik: ingin menyelesaikan masalah pengangguran.
Lihat juga: Sumpah Profesi Bukan Sekadar Seremoni, Ini Pesan Tegas Rektor Umsida
Namun niat yang baik tanpa analisis yang dalam hanya akan melahirkan masalah baru. Kita tidak membutuhkan lebih sedikit ilmu pengetahuan — kita membutuhkan ilmu pengetahuan yang lebih terhubung dengan kehidupan.
Toga itu indah.
Tapi yang lebih indah lagi adalah ketika yang mengenakannya tahu betul hendak melangkah ke mana — bukan karena pilihannya dipersempit oleh kebijakan yang terburu-buru, melainkan karena ia telah dibekali dengan cukup untuk menghadapi dunia. (Tofan Tri Nugroho SE MM)
