Batalyon Teritorial Pembangunan

Soal Batalyon Teritorial Pembangunan, Pakar Umsida Perhitungkan Hal Ini

Umsida.ac.id – Rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), menuai berbagai respons dari berbagai pihak. 

Salah satunya datang dari Dr Rifqi Ridlo Phahlevy SH MH, pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida).

Lihat juga: Pakar Umsida Tentang TNI Masuk Kampus: Boleh Selagi Tidak Melanggar Kebebasan Mimbar Akademik

Rencana Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan

Diketahui bahwa TNI AD melalui Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Brigjen Wahyu Yudhayana, mengungkapkan rencana perekrutan 24 ribu tamtam  yang disiapkan bukan sebagai pasukan tempur, tetapi mengisi pos batalyon Teritorial Pembangunan, yang akan menjadi pasukan ketahanan pangan hingga pelayan kesehatan.

Rencana tersebut sebelumnya juga sempat disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin ketika menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR RI pada November 2024 lalu.

Kala itu, Sjafrie mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan pembentukan batalyon Teritorial Pembangunan, dengan target 100 batalyon yang akan mulai berjalan pada 2025. Ia menyebut, tujuan dibentuknya batalyon tersebut dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Sjafrie juga mengungkapkan bahwa batalyon tersebut juga akan dilengkapi sejumlah kompi, termasuk kompi peternakan, perikanan, pertanian, hingga kesehatan.

Menurut dosen yang biasa disapa Dr Rifqi itu mengatakan bahwa pembentukan batalyon tersebut dalam konteks ideal sebenarnya sangat baik. 

Sebab, menurutnya, hal ini dimaksudkan untuk dapat mendorong percepatan program ketahanan pangan, pembangunan, serta kemandirian ekonomi daerah dan nasional.

“Hal itu tidak lepas dari karakter militer yang terbiasa dan terlatih dengan sistem komando, sehingga akan memudahkan proses organisasi program dari atasan (pusat) ke bawahan (level teknis),” ujarnya.

Ia menyebut, nyaris tidak ada potensi penolakan dan protes terhadap suatu program pada tataran strategis dan teknis oleh bawahan di dalam struktur militer, sebab sistem komando. 

“Dengan demikian setiap program akan dapat dieksekusi secara lebih cepat dan taktis,” tandasnya.

Pengalaman Buruk Masuknya Militer di Ranah Sipil
Batalyon Teritorial Pembangunan (Pexels)
Ilustrasi: Pexels

Meski begitu, dosen Prodi Hukum Umsida itu  mengungkapkan bahwa Bangsa Indonesia pernah mengalami pengalaman dan masa-masa buruk terkait program-program yang dijalankan militer di ranah-ranah sipil, terutama di era Orde Baru (Orba) pada pemerintahan Presiden Soeharto.

“Permasalahannya, kita pernah mengalami pengalaman buruk dengan program militerisasi yg pernah berjalan di era Soeharto (Orba),” katanya.

Pelibatan militer dalam ruang sipil, terang Dr Rifqi, pada realitanya meninggalkan problem penyeragaman dan pembelengguan kreativitas dan nalar kritis publik. 

Praktik-praktik pengekangan dan pengendalian aktivitas dan aspirasi publik atas nama pembangunan yang pernah terjadi pada era Orba juga akan berpotensi terjadi pada masa yang akan datang.

“Terlebih Menteri Pertahanan (Menhan) menegaskan fungsi utama batalyon itu nantinya adalah untuk ‘mengamankan’ program pembangunan dan ekonomi nasional, satu kata yang mengandung memori buruk terkait represi di era Orde Baru,” ujar Dr Rifqi.

Menurutnya, karakter komando militer yang bersifat top-down tidak sesuai untuk diaplikasikan pada program-program yang beririsan dengan ranah sipil.

Namun, lanjutnya, jika pemerintah bersikeras untuk tetap membentuk batalyon Teritorial Pembangunan tersebut, maka harus ada dan diiringi oleh peraturan dan pengaturan yang proses dan substansinya bersifat responsif dan partisipatif, dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil.

Harus Mempertimbangkan Alokasi Anggaran
Batalyon Teritorial Pembangunan (Pexels)
Ilustrasi: Pexels

Lebih lanjut, Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Umsida itu juga menyoroti soal rencana anggaran untuk pembentukan batalyon Teritorial Pembangunan tersebut. 

Lihat Juga :  UU Penyiaran Belum Adaptif, Pakar Umsida Minta Regulasi Media Digital yang Tegas

Menurutnya, pemerintah harus benar-benar secara cermat mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional.

Rencana rekrutmen hingga sebanyak 24.000 tamtama untuk mengisi pos batalyon Teritorial Pembangunan itu, menurut dia, bakal menambah beban anggaran negara.

“Rekrutmen 24.000 tentara tamtama itu tentunya akan menambah beban anggaran negara yg saat ini sudah ‘cekak’ dan tercekik oleh utang dan pelemahan ekonomi global,” sorotnya.

Rekrutmen itu hanya akan menambah daftar inkonsistensi pemerintahan Prabowo, yang menegaskan perlunya efisiensi anggaran dan efektifitas kerja.

“Masih riuh kritik atas penambahan jumlah menteri dan aparat pemerintahan yang berujung struktur kelembagaan yang kian gemuk, proyek MBG (Makan Bergizi Gratis) yang memakan porsi APBN yang besar tapi minim dampak bagi UMKM di daerah, rekrutmen ini nantinya akan makin menimbulkan tanya dan sentimen negatif pada nalar bernegara pemerintahan Prabowo,” tandasnya.

Lebih Baik Memfungsikan ASN yang ‘Kurang Kerjaan’

Rifqi menyarankan sebaiknya pemerintah melakukan kajian ulang terkait kemungkinan refocusing anggaran dan pemberdayaan ASN yang ada untuk melaksanakan program-program prioritas yang sudah ditetapkan oleh presiden, daripada membentuk batalyon Teritorial Pembangunan.

Menurutnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) harus bisa dan mampu memetakan jumlah pegawai di kementerian, lembaga, dan dinas-dinas terkait, yang mungkin bisa dialihkan untuk menjalankan fungsi pembangunan tersebut.

“Kebijakan MenPan RB terkait WFA (Work from Anywhere) menandakan adanya problem inefisiensi dan inefektivitas dalam skema kerja ASN di lembaga dan kedinasan,” tuturnya.

MenPan RB, tambah Dr Rifqi, harusnya bisa memetakan berapa jumlah pegawai yang kapasitasnya bisa dialihkan untuk program prioritas karena dinas atau lembaganya tidak sepenuhnya membutuhkannya.

“Dari pada merekrut tentara baru yg ujungnya membebani keuangan negara, manfaatkan saja ASN yang ‘kurang kerjaan’ saat ini untuk menjalankan fungsi batalyon itu, jika memang arahnya untuk percepatan program pembangunan dan ketahanan ekonomi,” sambung Doktor lulusan UM Surakarta itu.

Potensi Mengembalikan Dwifungsi ABRI/TNI

Lebih jauh, Rifqi juga menyampaikan kekhawatiran jika orientasi pembentukan batalyon Teritorial Pembangunan sebagaimana yang disampaikan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, bakal berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI/TNI seperti masa Orde Baru silam.

“Pembentukan dan penggunaan batalyon jika orientasinya sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pertahanan, maka ketakutan akan dwifungsi ABRI yang represif layaknya Orde Baru bisa benar-benar terwujud,” terangnya.

Hal tersebut, lanjut Dr Rifqi, bakal semakin memperparah dwifungsi yang menurutnya telah terjadi secara ‘sirri’ alias rahasia atau tidak resmi, yang sudah mulai tampak dalam praktik tata kelola pemerintahan Indonesia belakangan ini.

“Hal ini tanpa menutup mata atas realitas dwifungsi yang secara ‘sirri’ Sejatinya sudah berjalan di Indonesia. Selama ini dengan batasan dwifungsi kita masih resah dengan kata ‘bekingan tentara, bekingan polisi’ yang digunakan oknum dalam mengamankan proyek dan usahanya,” ungkapnya.

Menurutnya, realisasi pembentukan batalyon Teritorial Pembangunan tersebut lebih banyak mengandung mudharat atau dampak buruknya, dibandingkan dampak positif atau dampak baiknya.

Lihat juga: Pakar Hukum Tata Negara Umsida Beberkan 5 Alasan Presidential Threshold Inkonstitusional

“Untuk masyarakat Indonesia yang masih feodalistik, praktik dwifungsi akan lebih banyak membawa dampak mudharatnya dibanding manfaatnya. Pola hubungan patron klien yang selama ini coba kita kikis terancam akan menebal kembali, dan itu berbahaya bagi masa depan demokrasi kita,” pungkas Dr Rifqi.

Artikel ini telah tayang di maklumat.id dengan judul Soroti Batalyon Teritorial Pembangunan, Pakar Hukum: Kita Punya Pengalaman Buruk Orba.

Berita Terkini

Unimerz belajar di FK Umsida 2
FK Umsida Jadi Rujukan Unimerz dalam Rencana Pembukaan Fakultas Kedokteran
July 11, 2025By
dosen Umsida aktif di pembelajaran mendalam 1
Dosen Umsida Jadi Delegasi Fasilitator Pelatihan Pembelajaran Mendalam Kemendikdasmen
July 11, 2025By
civil day teknik sipil umsida 1
Saring Inovasi Mahasiswa Teknik Sipil Umsida di Cibvil Day 2025, Siap Dikembangkan ke Masyarakat
July 10, 2025By
roadshow FAI Umsida
Roadshow FAI Umsida ke Kediri, Perkuat Ukhuwah Dunia Pesantren dan Kampus
July 9, 2025By
workshop artikel ilmiah Fikes Umsida
Gelar Workshop Artikel Ilmiah, Fikes Umsida Dapat 2 Kunci Agar Lolos Publikasi
July 8, 2025By
FPIP dan FBHIS Umsida siapkan mahasiswa ke dunia kerja 1
Bekali Mahasiswa Sebelum ke Dunia Kerja, FPIP dan FBHIS Umsida Gandeng WIJABA
July 7, 2025By
medical check up FK Umsida
Gelar Medical Check Up di CFD, Kontribusi FK Umsida Bantu Masyarakat Deteksi Dini Penyakit
July 5, 2025By
ide bisnis himaksida 2
Ide Bisnis Kreatif Para Pelajar Tampil Menginspirasi di Kompetisi Himaksida 2025
July 4, 2025By

Riset & Inovasi

civil day 2025
Civil Day 2025, Ajang Mahasiswa Teknik SIpil Tunjukkan Inovasinya
July 9, 2025By
pentingnya keamanan pangan 1
Ajak Melek Literasi Keamanan Pangan, Warek 1 Umsida Andil di Pendampingan PSAT
June 30, 2025By
pemeriksaan gigi 1
Gelar Pemeriksaan Gigi Bumil, FKG Umsida Edukasi 22 Ibu untuk Jaga Kesehatan Gigi dan Mulut
June 24, 2025By
tanaman pionir Lumpur Sidoarjo 3
Peneliti Umsida Manfaatkan Tanaman Pionir Sebagai Agen Fitoekstraksi di Lumpur Sidoarjo
June 12, 2025By
FKG Umsida aktif di abdimas 1
Peran Aktif FKG Umsida Kepada Para Lansia, Edukasi Kesehatan Gigi di Usia Senja
June 12, 2025By

Prestasi

Ikom Umsida juara Silat Apik
Tak Hanya Delegasi Mahasiswa, Ikom Umsida Juga Raih 2 Juara Ini di SILAT APIK PTMA 2025
July 4, 2025By
ikom Umsida potret masyarakat Cirebon
Potret Masyarakat Cirebon dalam Audio Visual, 4 Mahasiswa Ikom Borong Prestasi Silat Apik 2025
July 3, 2025By
ikom Umsida silat apik 3
Ikom Umsida Borong 11 Prestasi di Silat Apik UM Cirebon 2025
July 2, 2025By
Umsida Kampus Islami Terbaik III_11zon
Umsida Jadi Kampus Islami Terbaik III pada Muhammadiyah Higher Education Awards 2025
June 30, 2025By
mahasiswa Administrasi Publik Umsida
Mahasiswa Administrasi Publik Juara 1 Kumite +84 Kg Senior Putra Piala Guberur Jatim Cup
June 28, 2025By