kebijakan Right to Disconnect 1

Australia Buat Right to Disconnect, Dosen Umsida Soroti Manfaat dan Resikonya

Umsida.ac.id – Pemerintah Australia resmi membuat kebijakan “Right to Disconnect” atau hak untuk menolak memantau, membaca, atau merespons kontak atau upaya kontak dari atasan mereka atau pihak ketiga (misalnya, klien) di luar jam kerja.

Kebijakan ini mulai diterapkan pada Selasa, (26/8/2025) oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese.

Lihat juga: Pengangguran Meningkat, Dosen Umsida Sebut 4 Pemberdayaan Masyarakat Ini Jadi Solusi

Kebijakan ini memberikan hak hukum kepada pekerja untuk menolak panggilan dan email kerja di luar jam kerja. Bahkan kebijakan ini juga berlaku pada karyawan di usaha kecil.

Dengan kebijakan “Right to Disconnect”, pekerja tidak boleh diberi sanksi ika secara wajar menolak perintah di luar jam kerja mereka.

Menanggapi kebijakan tersebut, dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Isna Fitria Agustina SSos MSi, menjelaskan bahwa UU dan peraturan di tempat kerja melindungi hak semua pekerja. 

“Pemerintah memenuhi berbagai hak pekerja, mulai dari hak atas upah minimum, keselamatan tempat kerja, bebas diskriminasi, bebas perundungan dan pelecehan, pemberhentian yang tidak adil,” jelas dosen Prodi Administrasi Publik itu.

Di Australia, tambah Isna, “Right to Disconnect” merupakan perluasan dari UU ketenagakerjaan.

Dasar Hukum dan Penerapan

Ia mengungkapkan bahwa hak ini diatur dalam Fair Work Act 2009, sebagai bagian dari amandemen yang lebih besar yang dikenal dengan undang-undang “Closing Loopholes”.

Terkait waktu pemberlakuan, sebenarnya Australia sudah menerapkannya sejak tahun lalu, tepatnya untuk bisnis non-kecil yang memiliki 15 karyawan atau lebih.

Sedangkan bisnis kecil yang memiliki kurang dari 15 karyawan, menerapkan kebijakan ini mulai Agustus 2025.

Apa yang Diatur dalam “Right to Disconnect”?
  1. Hak Karyawan. Karyawan memiliki hak untuk menolak memantau, membaca, atau merespons kontak atau upaya kontak dari atasan mereka atau pihak ketiga (misalnya, klien) di luar jam kerja.
  2. Pengecualian “Tidak Wajar”: Hak ini tidak berlaku jika penolakan tersebut dianggap “tidak wajar” (unreasonable). 

“UU ini tidak secara eksplisit melarang atasan untuk menghubungi karyawan di luar jam kerja. Sebaliknya, UU ini memberikan hak kepada karyawan untuk menolak kontak tersebut tanpa takut menerima hukuman atau tindakan yang merugikan,” terang Isna.

Manfaat “Right to Disconnect”
kebijakan Right to Disconnect 2 (Pexels) 1
Ilustrasi: Pexels

Dari kebijakan “Right to Disconnect”, ada beberapa manfaat yang dirasakan kedua pihak, dari pihak perusahaan dan karyawan.

Lihat Juga :  Pakar Umsida: Right to Disconnect Sangat Mungkin Diterapkan di Indonesia, Tapi…

Kepala Lembaga Kerjasama dan Urusan Internasional (LKUI) Umsida itu berpendapat bahwa kebijakan ini bisa menjawab tantangan kerja modern yang semakin kesini semakin kabur batasnya.

  1. Mengakui Perubahan Lingkungan Kerja

Munculnya smartphone, laptop, dan aplikasi komunikasi seperti email serta Slack telah menciptakan “budaya selalu terhubung.” 

“Karyawan seringkali merasa harus merespons pesan atau telepon dari atasan di luar jam kerja, bahkan saat sedang istirahat atau cuti,” kata dosen yang sedang mengenyam pendidikan doktor di Unair itu.

Pandemi Covid-19 mempercepat adopsi kerja jarak jauh, yang membuat batas antara kehidupan pribadi dan profesional semakin tipis. 

Kebijakan ini, imbuhnya, mencoba mengembalikan batasan tersebut secara hukum.

  1. Kesejahteraan dan Kesehatan Mental Karyawan

Tekanan untuk selalu standby dapat menyebabkan burnout (kelelahan fisik dan mental), stres, dan kecemasan. 

Dari “Right to Disconnected” bisa memberikan dasar hukum bagi karyawan untuk memprioritaskan istirahat mereka tanpa takut akan konsekuensi negatif.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan keseimbangan yang lebih sehat.

“Karyawan benar-benar memiliki waktu pribadi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja,” jelasnya.

  1. Memberikan Kejelasan dan Perlindungan Hukum

Sebelum adanya UU ini, banyak karyawan yang mungkin merasa takut untuk tidak merespons panggilan atau pesan di luar jam kerja karena khawatir akan dipecat atau dilewati untuk promosi. 

Kini, ada perlindungan hukum yang jelas, yang memungkinkan karyawan untuk menggunakan hak mereka tanpa rasa cemas.

Dengan adanya Fair Work Commission (FWC) sebagai pihak penengah, kebijakan ini menyediakan jalur formal untuk menyelesaikan perselisihan antara karyawan dan atasan. 

“Ini memastikan bahwa hak tersebut tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga bisa ditegakkan,” tutur Isna.

Resiko Kebijakan
kebijakan Right to Disconnect 2 (Pexels)
Ilustrasi: Pexels

Meskipun dianggap langkah yang tepat, Isna mengungkapkan bahwa kebijakan ini juga memicu perdebatan.

Kebijakan ini dapat mengurangi fleksibilitas yang dibutuhkan oleh beberapa industri, seperti layanan darurat atau peran manajemen senior. 

UU mencoba mengatasi hal ini dengan memasukkan klausul “pengecualian tidak wajar”, yang memungkinkan kontak di luar jam kerja jika situasinya memang mendesak.

Lihat juga: Dosen Umsida: Perguruan Tinggi Jadi Pemasok SDM Berkualitas untuk Atasi Pengangguran

“Ada kekhawatiran bahwa batasan yang terlalu ketat dapat menghambat kolaborasi dan respons cepat yang terkadang diperlukan, terutama dalam bisnis yang beroperasi secara global,” pungkasnya.

Penulis: Romadhona S.

Berita Terkini

workshop bisnis handmade
UKM KWU Umsida Ajak Mahasiswa Kembangkan Bisnis Handmade
November 16, 2026By
golden ticket pmb umsida
Mengapa Mantap Memilih Umsida? Ini Kata Penerima Golden Ticket PMB 2027
November 13, 2026By
sekolah mitra umsida
Umsida Apresiasi 4 Sekolah Mitra Unggulan, Dorong Kolaborasi Berkelanjutan
November 13, 2026By
umsida kampus ramah disabilitas
Wujudkan Kampus Ramah Disabilitas, Umsida Launching PLDI
November 12, 2026By
penerimaan mahasiswa baru umsida 2027 (4)
Umsida Buka PMB 2027, Siapkan Banyak Beasiswa untuk Calon Mahasiswa
November 12, 2026By
unimma pelajari tata kelola keuangan (3)
Belajar Tata Kelola Keuangan, Unimma Kunjungi Umsida
November 11, 2026By
umsida tuan rumah kilab 2026 (3)
Wadahi Inovasi Laboran, Umsida Jadi Tuan Rumah Diseminasi Nasional Kilab 2026
November 10, 2026By
workshop unit layanan disabilitas
Datangkan Pakar, Umsida Wujudkan Kampus Ramah Disabilitas
November 9, 2026By

Riset & Inovasi

inovasi smartsea (4)
Ciptakan Smartsea, Mahasiswa Umsida Bantu Siswa Lancar Membaca
October 23, 2026By
media pembelajarn spin wheel
PLP 2 Umsida Buat Media Pembelajaran Spin Wheel untuk Siswa SD
October 22, 2026By
sosialisasi bullying (3)
Cegah Bullying Sejak Dini, PLP 2 Umsida Gelar Sosialisasi untuk Siswa SD
October 16, 2026By
Media Papan Interaktif Metamorfosis (4)
Buat Media Papan Interaktif Metamorfosis, PLP 2 Umsida Dukung Pembelajaran Siswa
October 15, 2026By
plp ajari matematika
Belajar Matematika dengan Cara Berbeda Bersama PLP 2 Umsida
October 14, 2026By

Prestasi

inovasi laboran umsida
3 Laboran Umsida Pamerkan Karya Inovasi di Diseminasi Kilab 2026
November 10, 2026By
Umsida masuk QS WUR Asia
Debut di QS WUR Asia 2027, Umsida Targetkan Peningkatan Ranking
November 5, 2026By
wisudawan dari keluarga katolik yang taat (2)
Ketika Kakaknya Biarawati, Adiknya Jadi Wisudawan Berprestasi
October 26, 2026By
wisudawan terbaik umsida (5)
Wisudawan Terbaik Umsida Ungkap Kunci Raih IPK Tinggi dan Prestasi
October 25, 2026By
ranking appliededu umsida (3)
Umsida Raih Posisi 37 AppliedEdu Private University Ranking ASEAN 2027
October 21, 2026By

Opini

ibadah untuk mahasiswa (5)
Mengapa Bab Ibadah Masih Perlu Diajarkan kepada Mahasiswa? Ini Kata Dosen Umsida
November 11, 2026By
mimbar organisasi mahasiswa
Organisasi Mahasiswa Umsida Dapat Apresiasi dan Ruang Aspirasi Terbuka
October 29, 2026By
sistem tidak naik kelas (2)
Pakar Umsida Soal Kebijakan Tidak Naik Kelas: Rawan Putus Sekolah
October 28, 2026By
pendidikan muhammadiyah
Prof Syafiq: Pendidikan di Umsida Terus Bergerak dan Berdampak
October 28, 2026By
4 pilar pendidikan (7)
4 Pilar Pendidikan di Era Generasi Cemas
October 27, 2026By