[:id]umsida.ac.id – Lembaga Konsultan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) mengajak seluruh mahasiswa peserta Forum ta’aruf mahasiswa (Fortama) untuk menandatangani petisi anti korupsi, sabtu (14/9) di Auditorium Kh Ahmad Dahlan. Pakta integritas deklarasi anti korupsi ditandatangani oleh seluruh mahasiswa baru Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS). Penandatanganan deklarasi anti korupsi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Dalam penandatanganan petisi tersebut, ribuan mahasiswa baru yang hadir juga turut mengucapkan deklarasi. Deklarasi anti korupsi dibacakan dan disaksikan oleh seluruh civitas akademika Umsida,
“Menolak tunduk dan bangkit melawan demi rakyat, atau mati demi kebenaran, karena mundur adalah pengkhianatan”, demikian penggalan deklarasi yang dibacakan.
Tujuan dari terselenggaranya deklarasi ini adalah untuk menyuarakan kepada pemerintah dan DPR bahwasanya mahasiswa Umsida dan seluruh elemen masyarakat Indonesia menolak keras pelemahan KPK dan pelemahan sistem pemberantasan korupsi yang saat ini terjadi.
Sementara terkait usulan revisi UU KPK, Rifqi Ridlo Phahlevy, SH MH ketua LKBH Umsida berharap untuk mahasiswa khususnya sebagai agen perubahan dapat memiliki potensi besar dalam perubahan sosial.
“Karena pada dasarnya kita tidak bisa berharap pada struktur kekuasaan yang saat ini sedang lemah dan marak korupsi. Maka, bibit – bibit muda inilah yang menjadi bagian dari pencerahan untuk dididik menjadi seorang yang profesional, dan tentunya yang beriman untuk menuju Indonesia yang lebih baik,” sebutnya.
Errina Nur Setia Pambudi Pangerti, salah satu mahasiswa baru prodi akuntansi juga menyampaikan tanggapan positif perihal diadakannya deklarasi ini, “Saya sangat senang dapat turut ambil dalam deklarasi ini, karna dengan ini saya dapat berpatisiasi dalam mendukung gerakan anti korupsi yang ada di Indonesia,” pungkasnya. (Erika/real)[:en]Umsida.ac.id – Legal Aid Consultant Institution (LKBH) of the Muhammadiyah University of Sidoarjo (Umsida) invites all students participating in the Student Ta’aruf Forum (Fortama) to sign an anti-corruption petition, Saturday (14/9) at the Kh Ahmad Dahlan Auditorium. The anti-corruption declaration integrity pact was signed by all new students at the Faculty of Business Law and Social Sciences (FBHIS). The signing of the anti-corruption declaration is a form of joint commitment to realizing an Indonesia that is free of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN).
In the signing of the petition, thousands of new students who attended also joined the declaration. The anti-corruption declaration was read and witnessed by the entire Umsida academic community, “Refusing to submit and rise up against the people, or die for the truth, because retreat is a betrayal,” the declaration was read.
The purpose of the implementation of this declaration is to voice the government and the House of Representatives that Umsida students and all elements of Indonesian society strongly reject the weakening of the KPK and the weakening of the current system of corruption eradication.
While related to the proposed revision of the KPK Law, Rifqi Ridlo Phahlevy, SH MH the Head of LKBH Umsida hopes that students especially as agents of change can have great potential in social change. “Because basically we cannot hope for a power structure that is currently weak and rife with corruption. Thus, these young seeds are part of the enlightenment to be educated to be a professional, and of course those who believe in moving towards a better Indonesia, “he said.
Errina Nur Setia Pambudi Pangerti, one of the new accounting study students, also expressed a positive response regarding the holding of this declaration, “I am very happy to be able to take part in this declaration, because with this I can participate in supporting the anti-corruption movement in Indonesia,” he said . (Erika / real)[:]
